jpnn.com - MATARAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, DPRD NTB dan KPU sudah beberapa kali menggelar pertemuan membicarakan dan membahas anggaran pilgub 2018.
Usulan KPU NTB, alokasi kebutuhan pembiayaan pilkada dianggarkan mencapai lebih Rp 236 miliar.
BACA JUGA: Jago PDIP di Pilkada Harus Menyatu dengan Ampera
“Jumlah itu terlalu besar yang dianggarkan oleh KPU,” ungkap Wakil Ketua DPR NTB, Mory Hanafi, seperti diberitakan Lombok Pos (Jawa Pos Group).
Beban keuangan pemprov akan makin berat, karena yang diusulkan KPU, belum termasuk anggaran diajukan Bawaslu NTB mencapai Rp 88 miliar.
BACA JUGA: Akhirnya, Partai Demokrat Tetapkan Calon
Sedang untuk pengamanan, Polda NTB juga meminta sebesar Rp 95 miliar dan ditambah anggaran untuk KPU dan Panwaslu kabupaten mencapai Rp 33 miliar lebih.
“Kalau kita cermati dan telaah jumlah anggaran yang diajukan KPU NTB itu saya kira terlalu besar dan akan banyak menguras APBD , " kata politisi Partai Gerindra tersebut.
BACA JUGA: PD Belum Juga Tetapkan Balongub DKI, Begini Alasannya
Karena itu, dia memastikan pihaknya akan melakukan pembahasan secara cermat terkait alokasi anggaran pilkada serentak 2018.
Tujuannya, agar anggaran tersebut bisa dirasionalisasikan dan dikurangi.
Apalagi mengingat, APBD NTB masih banyak dibutuhkan untuk sektor pembangunan lain, termasuk program pengentasan kemiskinan, insfrasktruktur dan lainnya.
Dikhawatirkan, jika anggaran daerah terlalu banyak tersedot untuk anggaran pelaksanaan Pilkada, akan mengganggu anggaran pembangunan yang ada.
Terlebih, di tengah adanya kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer daerah hingga Rp 162 miliar. Hal itu dipastikan sangat mempengaruhi dan berdampak terhadap program pembangunan yang ada.
“Kita upayakan rasionalisasi anggaran pilkada dari Rp 236 miliar diajukan maksimal bisa menjadi Rp 200 miliar, " ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, Bidang Politik dan Pemerintahan, Rumaksi mengatakan, besaran alokasi anggaran dibutuhkan bagi pembiayaan pilkada NTB dipastikan bakal membuat pemda kesulitan.
Untuk bisa merealisasikan anggaran pilkada, bakal banyak pos anggaran lainnya akan dipangkas.
Terpisah, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori mengatakan, besaran anggaran yang diajukan KPU NTB telah melalui berbagai kajian dan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
Aksor mengakui, anggaran pilkada diajukan mencapai lebuh Rp 236 miliar lebih banyak tersedot bagi untuk pembayaran honorarium KPPS, PPS, dan logistik. (yan/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masyarakat Sunda Serahkan Senjata Simbol Keberanian ke Rizal Ramli
Redaktur : Tim Redaksi