jpnn.com - NUSA DUA - Agenda penting pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional ke-IX, memunculkan sejumlah kejanggalan. Disinyalir, agenda pemilihan Ketum itu lebih condong menguntungkan Ketua Umum Aburizal Bakrie.
Sementara calon pesaing Ical mengaku mendapatkan sejumlah hambatan yang mengganggu proses pencalonannya dalam Munas.
BACA JUGA: PDIP Buka Peluang Koalisi dengan Golkar
Setelah diwarnai berbagai dinamika, pelaksanaan Munas Partai Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, provinsi Bali, akhirnya resmi dibuka kemarin (30/11). Atmosfer pemilihan Ketua Umum dalam Munas relatif tidak begitu terlihat.
Hal ini mengingat dari delapan kandidat ketum yang mendeklarasikan dirinya, ternyata hanya dua kandidat yang memastikan maju.
BACA JUGA: Utusan KIH Hadiri Munas Golkar
Selain sosok Ical -sapaan akrab Aburizal- yang berstatus incumbent, satu lagi calon yang akan bertarung dalam Munas adalah Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Meski kekuatannya tidak begitu diperhitungkan untuk melawan Ical, Airlangga meyakini bahwa dirinya memiliki kans untuk memenuhi persyaratan maju sebagai kandidat ketum.
BACA JUGA: Bawaslu Dorong Evaluasi Gakumdu
"Kalau untuk memenuhi syarat 30 persen dukungan pemilik suara, itu sudah terpenuhi," ujar Airlangga di sela-sela pelaksanaan Munas Bali.
irlangga adalah salah satu dari tujuh kandidat ketum yang selama ini bersatu untuk menyaingi Ical. Namun, saat sejumlah calon lain seperti Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Zainudin Amali, dan Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan perlawanan dengan membentuk presidium penyelamat partai, Airlangga tetap memilih bertarung dalam Munas.
Pria kelahiran Surabaya, 52 tahun lalu itu menyatakan, kebersamaan dirinya dengan kandidat ketum lain bukan terkait dengan upaya politik di luar mekanisme aturan partai.
"Saya berjalan bersama terkait pentingnya regenerasi di kepemimpinan Partai Golkar, bukan yang lain," kata Airlangga.
Dengan dasar itulah, Airlangga memutuskan mengikuti Munas, meski pelaksanaan forum tertinggi Partai Golkar itu memiliki banyak catatan. Airlangga ingin memastikan apakah Munas di Bali memenuhi kuorum atau tidak. Selain itu, ada persoalan yang tidak biasa, karena pelaksanaan jangka waktu Munas dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jogjakarta yang sangat pendek.
"Kalau saya mengambil contoh ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), itu membutuhkan jangka waktu 45 hari untuk disiapkan. Namun untuk organisasi sebesar Golkar, waktunya hanya tujuh hari," ujar mantan Ketua Komisi VI itu.
Dalam upaya pencalonannya saat ini, Airlangga mengaku mendapat berbagai hambatan. Hambatan pertama terkait dengan tim suksesnya, yang tidak bisa mendapat akses untuk masuk dalam Munas. "Ketua timses saya Edwin Kawilarang, sampai saat ini tidak bisa masuk," ujarnya.
Airlangga menggambarkan, upaya pencalonannya ini mendapat hambatan, tidak hanya dari kandidat lain, tapi juga dari panitia. Ini karena, untuk pertama kalinya panitia Munas tidak terlebih dahulu membahas pleno terkait tata tertib Munas. Tata tertib itu sampai saat ini belum dia terima, padahal dia mendapat laporan ada peserta Munas yang sudah mendapatkan itu.
"Ibaratnya, kalau (Munas) permainan sepakbola, penyelenggara, hakim garis, wasit, dari kesebelasan lawan," sindirnya.
Menurut Airlangga, ada isu jika nantinya penentuan sah dan tidaknya pencalonan didasarkan pada surat dukungan para pemilik suara. Airlangga menegaskan jika mekanisme semacam itu sama sekali tidak diatur dalam AD ART. Meski begitu, Airlangga memastikan jika dirinya belum memiliki niat untuk mengundurkan diri.
"Insya Allah saya maju terus, sepanjang prosesnya demokratis," tandasnya.
Ketua Organizing Committee Munas Bali, Ahmadi Noor Supit memastikan bahwa pelaksanan Munas sudah memenuhi kuorum. Dari 1754 undangan kepada daerah, mereka yang hadir di Bali justru mencapai angka 2.400 lebih peserta. "Jumlahnya terus bertambah sampai sekarang (kemarin, red)," ujar Ahmadi.
Ahmadi menyebut, jumlah pemilik suara sah dalam Munas hampir menyentuh angka 600 perwakilan. Rinciannya, sebanyak 34 DPD tingkat provinsi, 519 DPD tingkat kabupaten/kota, delapan ormas yang mendirikan dan didirikan Golkar, dua ormas sayap, dan satu DPP. Itu berarti, ada 565 pemilik suara sah yang diperebutkan kandidat dalam Munas Partai Golkar.
"Semua mandat sudah masuk, kecuali Kosgoro 1957 dan MKGR, kita perlu konfirmasi ke saudara Agung (Agung Laksono) dan Priyo (Priyo Budi Santoso), apakah memberi mandat suara atau tidak," ujarnya.
Menurut Ahmadi, pembahasan tata tertib Munas memang belum dibahas dalam pleno. Kemungkinan agenda Munas akan terlebih dahulu membahas mekanisme itu. "Sebelum agenda pemilihan, dibahas dulu tata tertibnya," ujarnya.
Menurut Ahmadi, saat Munas dibuka, sejatinya belum ada satupun kandidat ketum. Kandidat ketum baru muncul saat nantinya peserta Munas menyampaikan surat dukungan kepada calon tertentu.
Ahmadi tidak menutup kemungkinan, Ical yang dicalonkan mayoritas pemilik suara akan dipilih secara aklamasi. "Semua kemungkinan itu terbuka," tandasnya.
Sejatinya masih ada satu kandidat ketum lain, yakni MS Hidayat yang bisa bertarung dalam Munas. Namun, menjelang pembukaan Munas, Hidayat menyampaikan keterangan pers mengumumkan pengunduran dirinya.
"Saya memutuskan mundur. Setelah melihat berbagai perkembangan yang muncul, saya ingin mengedepankan persatuan dan kesatuan partai," kata Hidayat di sela-sela Munas.
Hidayat menyatakan, dirinya menginginkan ada pelaksanaan Munas yang baik dan prosedural. Dirinya tidak ingin ada perpecahan, karena Golkar sudah empat kali terjadi perpecahan. Keputusan mundur dirinya itu juga dibarengi dukungannya kepada Ical selaku kandidat Ketum.
"Saya sudah bertemu teman-teman pendukung, dan mereka setuju keinginan untuk mundur, dan menggabungkan suara dari pak Aburizal. Dengan catatan kritik internal konstruktif bagi kepemimpinan yg akan datang," ujarnya.
Secara pribadi, Hidayat menyayangkan terbentuknya Presidium Penyelamat Partai. Dia menyebut, awal mula dirinya maju sebagai Ketum, sudah ada kesepakatan dirinya dengan Agung untuk bersaing secara sehat.
"Tapi dinamika politik ternyata berkata lain. (Presidium) itu tidak ada dalam aturan konstitusi kita," ujarnya.
Hidayat menambahkan, dukungannya kepada Aburizal juga dibarengi dengan berbagai komitmen. Diantaranya upaya perbaikan organisasi demi kebesaran Partai Golkar. Menurut Hidayat, Aburizal juga menyampaikan janji penting kepada dirinya.
"Dia (Aburizal) tidak maju lagi sebagai capres, dia akan mencari tokoh muda untuk diajukan sebagai capres. Melakukan rekrutmen total," ujarnya.
Pengamanan ketat dipersiapkan oleh panitia Munas, dengan menghadirkan ratusan anggota Baladika, sebuah ormas terbesar di Bali. Sejak pintu masuk di Hotel Westin, para anggota Baladika yang mengenakan baju serba hitam itu terlihat bergerombol. Terdapat pula sejumlah aparat kepolisian, meski jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan Baladika.
Munculnya isu adanya bentrok sedikit banyak terjadi. Namun, kejadiannya terjadi di luar area Hotel Westin, tempat digelarnya Munas. Ratusan massa pada sore hari nampak berdatangan di area sekitar Westin, dan mencabut atribut Munas Partai Golkar. Kejadian itu sempat menimbulkan sedikit keributan, namun mampu diredam aparat kepolisian dan Baladika. (bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Airlangga Hartarto Siap Hadapi Ical di Pemilihan Ketum Golkar
Redaktur : Tim Redaksi