jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jajaran menteri masih mengevaluasi rencana perubahan harga BBM Pertalite hingga 1-2 hari ke depan sebelum dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada pekan ini.
Menurutnya, bakal ada kompensasi berupa bantuan sosial untuk memitigasi dampak negatif ke perekonomian masyarakat dengan jika ada kenaikan harga energi.
BACA JUGA: Harga BBM Pertalite dan Solar Jadi Naik? Begini Kata Menteri ESDM
"Ya, tentu perlindungan sosialnya akan kita tebalkan. Kita sudah punya banyak sistem yang sudah dilakukan selama dalam Komite Penanganan COVID-19 dan PEN," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/8).
Airlangga mengatakan jajaran menteri masih merumuskan bansos tersebut.
BACA JUGA: Jadi Kaum yang Paling Terdampak, Mak-Mak Resah karena BBM Naik Pekan Depan
"Termasuk skenario kebijakan harga BBM di tengah semakin menipisnya kuota BBM jenis Pertalite dan beban anggaran di APBN yang terus melonjak," kata dia.
Pemerintah juga sedang mengalkulasi dampak dari rencana kenaikan harga BBM terhadap kegiatan industri, daya beli atau permintaan konsumen, dan juga laju inflasi yang akan berimbas pada jalannya roda usaha.
"Tentu ada dampak, baik terhadap industri, terhadap volume yang akan diserap kemudian juga akan berpengaruh sedikit juga terhadap daya beli dan juga berpengaruh terhadap inflasi. Nah, itu semua sedang dikalkulasi," ujarnya.
Pemerintah harus menyiapkan sejumlah skema terkait perubahan kebijakan harga BBM Pertalite, agar kuota BBM yang disubsidi pemerintah itu dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN 2022.
Adapun belanja subsidi dan kompensasi yang dikucurkan pemerintah hingga Agustus 2022 sudah mencapai Rp 502,4 triliun, yang terdiri atas subsidi energi Rp 208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp 293,5 triliun. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul