jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Soerjaningsih menyatakan Indonesia memasuki masa transisi energi.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong penggunaan bensin RON 90 sebagai BBM ramah lingkungan.
BACA JUGA: Konon Premium Sepi Peminat, PKS: Narasi Menyesatkan
"Premium RON 88 akan digantikan dengan pertalite RON 90, sebelum akhirnya kita akan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan," kata Soerjaningsih dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (23/12).
Menurutnya, pemerintah sedang menyusun peta jalan bahan bakar minyak ramah lingkungan.
BACA JUGA: Pertamina Tegaskan Seruan Isi Penuh Tangki BBM HoaksÂ
Nantinya pertalite juga akan digantikan dengan bahan bakar yang kualitasnya lebih baik.
"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana pertalite harus dry, harus shifting dari pertalite ke pertamax," ujarnya.
Soerjaningsih menegaskan pemerintah akan berusaha meredam gejolak yang timbul di masyarakat terkait proses shifting pertalite ke pertamax.
Perubahan dari premium ke pertalite akan mampu menurunkan kadar emisi karbon dioksida sebesar 14 persen.
"Perubahan dari pertalite ke pertamax akan menurunkan kembali emisi karbon dioksida sebesar 27 persen," tegas dia.
BACA JUGA: Pertamax Series Sangat Hemat dan Efisien Dibandingkan dengan BBM Lain
Soerjaningsih menginformasikan premium RON 88 saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja. Volume yang digunakan pun sangat kecil.
"Kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik menjadi salah satu penyebabnya," kata Soerjaningsih.
"Bukan anti pada BBM ramah lingkungan, namun kita tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat," katanya.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah memikirkan solusi alternatif BBM murah jika ingin melakukan penghapusan premium.
Dia berharap upaya menjaga lingkungan hidup tercapai, namun, beban hidup masyarakat tidak bertambah.
Saat ini, lanjut dia, daya beli masyarakat sedang lemah karena terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, belum tentu terjadi pemulihan daya beli masyarakat pada 2022.
“Pemerintah harus memiliki rencana buffering dan mitigasinya. Kalau Premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?" kata Mulyanto.
Mulyanto pun mempertanyakan, apakah kompensasi atas penugasan Pertamina untuk premium ini dapat dialihkan ke BBM yang tersisa, sehingga harganya menjadi sama dengan harga premium?
“Kalau itu yang dilakukan, saya yakin tidak ada penentangan dari masyarakat,” imbuh Mulyanto. (antara/mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia