jpnn.com, JAKARTA - Proyek Meikarta sebagai kawasan kota baru masih dianggap memberikan sisi positif dilihat dari kacamata transportasi.
Anggota DPR Komisi V Muhidin M Said mengatakan, selain menawarkan rumah murah, proyek Meikarta merencanakan sesuai dengan tata ruang dari pemerintah pusat.
BACA JUGA: Konsumen Masih Yakin Proyek Meikarta Segera Tuntas
“Sisi positif Meikarta ini mampu memadukan rencana tata kota milik pemerintah pusat yang kemudian disesuaikan dengan pembangunan transportasi massal seperti light rapid transit (LRT), kereta komuter, hingga kereta cepat. Dan saya kira tak banyak developer besar yang berani seperti itu. Menjual hunian dengan harga sangat terjangkau,” tuturnya.
Bagaimanapun, proyek ini patut diuji terlebih dulu sehingga bisa dinikmati masyarakat yang mengidam-idamkan rumah murah untuk hunian vertikal.
BACA JUGA: Presiden Direktur Meikarta: Pekerja Wanita Disiplin dan Rapi
Sementara itu, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, terlepas dari kasus hukum yang menimpa Meikarta, proyek ini juga dipandang positif mengurangi kepadatan transportasi dari dan menuju Jakarta.
Dia menyebutkan bahwa jauh sebelum proyek Meikarta diwujudkan, para pengagas proyek tidak hanya melihat keuntungan di atas kertas belaka.
BACA JUGA: 70 Persen UKM di Kawasan Meikarta Terapkan Sistem Digital
“Kita sudah lama tahu bahwa Lippo Group itu sudah lama memiliki bank tanah di sekitar situ (Bekasi dan sekitarnya). Nah, mereka melihat peluang melalui akses-akses transportasi yang akan dibangun seperti LRT, kereta cepat hinga double-double track Jakarta-Cikarang,” ucapnya.
Pembangunan proyek-proyek tersebut sejalan dengan impian masyarakat kelas menengah Jakarta untuk memiliki hunian pribadi dekat dengan akses transportasi.
“Impian itu ya dekat dengan stasiun kereta, stasiun LRT yang akan selesai dibangun, bahkan dekat dengan akses kereta cepat jika itu nanti terwujud,” ungkapnya.
Selama masih berdekatan dengan kota induk Jakarta, masyarakat kelas menengah Jakarta bisa dipastikan cukup tergiur dengan iming-iming ini. Apalagi berdekatan dengan lokasi kereta commuter dari stasiun Cikarang.
Meikarta hanya perlu menambah akses dari stasiun atau terminal Cikarang yang bisa dijangkau sekitar 30 menitan.
“Bahkan Meikarta setahu saya sudah melakukan pembicaraan dengan PT KAI dengan mem-branding KAI sebagai jualan untuk huniannya,” tutur Djoko.
Bagi KAI, branding gratis ini, dinilai menguntungkan karena banyak hal yang bisa berefek dari hasil kerja sama tersebut. Itu belum lagi jika nanti proyek LRT hingga kereta cepat bisa selesai tepat waktu, maka akan menambah pilihan-pilihan transportasi dari Jakarta menuju tempat hunian ini.
“Hunian kluster itu bukan hanya tidak merencanakan soal fasilitas umum dan fasilitas sosial penghunianya. Yang lebih parah lagi, hunian seperti ini tidak merencanakan aksebilitas transportasi masyarakatnya,” kata Djoko.
Hunian kluster merupakan hunian berupa rumah tapak maupun hunian tingkat yang hanya terdiri atas sepuluh unit atau lebih. Saat ini, hunian-hunian sepeerti ini masih banyak dibangun di kota-kota penyangga seperti Depok, Bogor, Tangerang, maupun Bekasi.
“Aturan dan penegakan hukumnya (hunian kluster) di kota-kota penyangga Jakarta belum terlalu tegas. Padahal, hunian seperti ini tinggal menunggu masalah yang bernama kemacetan,” kata dia.
Sejumlah pengamat properti juga bersepakat bahwa Meikarta merupakan terobosan dalam menciptakan kawasan hunian baru. Seperti halnya Bumi Serpong Damai (BSD), Gading Serpong maupun pengembang ternama lain yang lebih dulu berjaya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Garap Tujuh Saksi Untuk Tersangka Kasus Suap Meikarta
Redaktur & Reporter : Yessy