JAKARTA--Peneliti Senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) J. Kristiadi mengungkapkan, korupsi politik yang dilakukan oleh elit politik sudah sampai pada tahap mengkhwatirkan.
"Artinya, partai politik yang menjadi sendi kehidupan berpolitik kita sudah rusak. Dan ini adalah tragedi. Jangan lupa, bahwa kalau partai politik rusak yang rugi adalah masyarakat juga. Kita sudah sampai pada ambang batas korupsi politik yang sangat memprihatinkan," tutur Kristiadi dalam diskusi bertajuk "Konflik Kepentingan Dalam Pemberantasan Korupsi" di Cikini, Jakarta, Minggu (3/2).
Menurut Kristiadi, ujung pangkal dari perilaku korup elit politik adalah sistem politik itu sendiri yang memungkinkan atau memberi ruang bagi politik uang.
Dalam hal itu, kata dia, juga karena sistem keuangan partai yang tidak transparan. Sebagian partai justru cenderung menutupi sumber keuangan mereka. Ini pula yang mengakibatkan tak banyak orang memantau, apa yang terjadi dan dikerjakan partai politik secara menyeluruh.
"Di sini kita bicara transparansi dan akuntabilitas dana partai politik. Ini yang harus kita dorong. Ciptakan sistem baru dalam politik yang memungkinkan, bahkan orang baik tidak terjerumus dalam praktek korup," sambungnya.
Terkait transparansi, ia mengungkapkan partai harus merinci keluar masuknya uang. Di antaranya, besaran sumbangan untuk partai, dari mana saja, siapa saja, pengeluarannya untuk apa saja, dan kalau melanggar sanksinya harus jelas.
Menurutnya, tidak masalah jika partai politik dibiayai APBN. Tetapi dengan syarat ada transparansi dan akuntabilitas. Dampaknya pengaturan ini, kata dia, adalah sistem politik akan jauh lebih sehat dalam berkompetisi. Ruang transaksional pun ditutup karena semua berproses lebih transparan.
"Lebih baik iblis yang berkuasa tapi bisa dikontrol daripada malaikat yang tidak bisa dikontrol. Bahkan yang tadinya malaikat pun bisa kemudian menjadi iblis. Inilah sistem politik kita yang harus kita benah," pungkas Kristiadi. (flo/jpnn)
"Artinya, partai politik yang menjadi sendi kehidupan berpolitik kita sudah rusak. Dan ini adalah tragedi. Jangan lupa, bahwa kalau partai politik rusak yang rugi adalah masyarakat juga. Kita sudah sampai pada ambang batas korupsi politik yang sangat memprihatinkan," tutur Kristiadi dalam diskusi bertajuk "Konflik Kepentingan Dalam Pemberantasan Korupsi" di Cikini, Jakarta, Minggu (3/2).
Menurut Kristiadi, ujung pangkal dari perilaku korup elit politik adalah sistem politik itu sendiri yang memungkinkan atau memberi ruang bagi politik uang.
Dalam hal itu, kata dia, juga karena sistem keuangan partai yang tidak transparan. Sebagian partai justru cenderung menutupi sumber keuangan mereka. Ini pula yang mengakibatkan tak banyak orang memantau, apa yang terjadi dan dikerjakan partai politik secara menyeluruh.
"Di sini kita bicara transparansi dan akuntabilitas dana partai politik. Ini yang harus kita dorong. Ciptakan sistem baru dalam politik yang memungkinkan, bahkan orang baik tidak terjerumus dalam praktek korup," sambungnya.
Terkait transparansi, ia mengungkapkan partai harus merinci keluar masuknya uang. Di antaranya, besaran sumbangan untuk partai, dari mana saja, siapa saja, pengeluarannya untuk apa saja, dan kalau melanggar sanksinya harus jelas.
Menurutnya, tidak masalah jika partai politik dibiayai APBN. Tetapi dengan syarat ada transparansi dan akuntabilitas. Dampaknya pengaturan ini, kata dia, adalah sistem politik akan jauh lebih sehat dalam berkompetisi. Ruang transaksional pun ditutup karena semua berproses lebih transparan.
"Lebih baik iblis yang berkuasa tapi bisa dikontrol daripada malaikat yang tidak bisa dikontrol. Bahkan yang tadinya malaikat pun bisa kemudian menjadi iblis. Inilah sistem politik kita yang harus kita benah," pungkas Kristiadi. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendiri PKS: KPK harus Tangkap Anis Matta dan Hilmi Aminuddin
Redaktur : Tim Redaksi