jpnn.com, SEMARANG - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menjelaskan sejatinya Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang paling sesuai dengan nilai kebangsaan seperti gotong royong.
Romo Benny sapaan Benny Susetyo mengatakan sistem Ekonomi Pancasila menjamin adanya pendayagunaan bagi masyarakat ekonomi lemah.
BACA JUGA: Romo Benny Ajak Meneladani Nilai Perjuangan Nae Nababan
"Sistem dagang dan ekonomi menjadi lebih jelas dari awal sampai akhir hingga unsur yang merugikan seperti ijon atau pertengkulakan dapat dihapuskan,” tegas Romo Benny saat FGD bertajuk "Terapan Ekonomi Pancasila pada Desa Berdikari" di Grha Kebangsaan Universitas 17 Agustus 1945, Sabtu, 12 Juni 2021.
FGD ini diselenggarakan oleh Deputi Bidang Hubungan Antarlembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Unsur Rektorat Universitas 17 Agustus 1945 dan Kampus Desa Emas.
BACA JUGA: Manfaat Minum Air Rebusan Serai dan Jahe Tiap Pagi, Luar Biasa
Menurut Benny, sistem ekonomi tradisional yang mendehumanisasi pelaku ekonomi dan lebih berfokus pada modal sudah harus mulai dicari alternatifnya dan ini ada dalam Sistem Ekonomi Pancasila.
"Jadi, diharapkan kita juga mulai mendesak pembuat kebijakan agar Sistem Ekonomi Pancasila diterapkan secara murni agar tujuan masyarakat yang adil dan makmur dapat terlaksana,” tegas Romo Benny.
BACA JUGA: Simak, Enam Rekomendasi Letjen TNI Ganip Warsito untuk Kendalikan Kasus Covid-19
Romo Benny mengatakan dengan nilai-nilai Ekonomi Pancasila maka fokus pembangunan ekonomi akan menjunjung martabat manusia.
“Demokrasi kita adalah yang memperhatikan keutamaan kemanusiaan, bukan sekadar pengolahan modal," ujar Benny.
Lebih lanjut Benny menyatakan sistem ekonomi Pancasila diperlukan dalam menghadapi Era Globalisasi dan keadaan pandemi seperti saat ini pada saat sistem ekonomi tradisional mulai tumbang.
Simtem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang mengedepankan kemanusiaan, gotong royong, dan keberpihakan pada ekonomi lemah dan dapat dipadukan dengan tehnologi sehingga menjadi suatu sistem yang komperhensif.
Menurut Romo Benny, pemuda sebagai pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan di masa depan serta desa sebagai satuan ekonomi terkecil merupakan figur yang tepat dan dasar yang tepat untuk pengaplikasian sistem ekonomi Pancasila ini.
“Desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena adanya sinergi, gotong royong, rasa kebersamaan dan kemanusiaan merupakan contoh yang tepat dari pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, perlu dukungan dari pemerintah berupa regulasi dari infrastruktur agar desa desa ini dapat berkembang dan menjadi bukti nyata keefektifan Ekonomi Pancasila,” pungkas Benny.
Deputi Bidang Hubungan Antarlembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan pembangunan karakter diperlukan untuk menjaga nasionalisme yang makin terdesak oleh globalisasi.
“Pendidikan karakter perlu dijaga sejak tataran pendidikan. FGD ini bertujuan untuk menjaga dan menyukseskan sistem ekonomi Pancasila dengan mulai memasukkannya materi mengenai Sistem Ekonomi Pancasila pada Kurikulum dan bahan ajar,” ujar Prakoso.
Dengan penguatan Jaringan di level pemerintahan dan universitas, Prakoso berharap dapat membumikan sistem ekonomi Pancasila karena ini adalah sistem yang efektif namun tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan.
Prof. Adji Samekto (Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP) menyatakan Sistem Ekonomi Pancasila jelas sudah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33. Undang-Udang Dasar sebagai alat sosial engineering berfungsi untuk mengatur dan mengubah kebijakan.
Dalam hal ini untuk menggunakan sistem ekonomi Pancasila secara murni maka hal selanjutnya yang dibutuhkan adalah komitmen dari pembuat kebijakan untuk benar-benar melaksanakannya.
Staf Khusus Presiden Arif Budimanta menyatakan perlu ketegasan dan kejelasan mengenai memasukkan sistem ekonomi Pancasila ke dalam kurikulum dan bahan ajar perkuliahan karena standar masing masing Universitas yang berbeda.
"Harus ada standar dan kualitas yang sama terkait penerapan kurikulum serta bahan ajar mata kuliah sistem ekonomi Pancasila," tegas Arif Budiman.
Menurut Arif, hal ini diperlukan agar tidak ada multiinterpretasi mengenai pendidikan sistem ekonomi Pancasila.
Dengan begitu, kata Arif, mahasiswa sebagai subjek yang mempelajari sekaligus penjaga dan pelaku sistem ekonomi Pancasila di masa depan tidak terjebak dalam interpretasi yang beragam ketika melaksanakan sistem ini.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich