jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan penerapan sistem ganjil genap di tol Cikampek adalah sebuah penghinaan bagi masyarakat Bekasi, Jawa Barat.
Karena itu, kata Neta, sudah seharusnya warga dan Pemerintah Kota Bekasi protes dan menolak penerapan peraturan ganjil genap jalan tol Cikampek jalur Bekasi Jakarta itu.
BACA JUGA: Penerapan Sistem Ganjil Genap, Jasa Marga Rugi?
"Sebab peraturan tersebut sangat mendiskriminasi warga Bekasi dan bukan solusi untuk mengatasi 'neraka' kemacetan tol Cikampek Jakarta," kata Neta, Jumat (9/3).
Neta pun mengecam keras sikap keras sikap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) nomor PM 18 tahun 2018, yang menetapkan genap ganjil tol Cikampek jalur Bekasi Jakarta mulai 12 Maret 2018.
BACA JUGA: Siap-siap, Kena Tilang Sistem Ganjil Genap Rp 500 Ribu
Pasalnya, Permen itu dikeluarkan tanpa dasar yang jelas, kajian matang dan mau melihat fakta di lapangan.
"Permen itu hanya didasarkan pada sikap sok tahu, arogan dan pragmatis," tegas Neta.
BACA JUGA: Sistem Ganjil Genap, Angkutan Barang juga Diatur
Neta menyatakan IPW menyebut kebijakan itu sarat diskriminasi, karena hanya warga Bekasi yang terkena sistem genap ganjil. Sementara warga lain di sisi tol, bebas melintas tanpa terkena peraturan genap ganjil. Sistem ini bukan solusi karena warga Bekasi bisa saja masuk dari pintu tol Tambun atau Pondok Gede.
"Jika itu terjadi, 'neraka' macet akan berpindah ke dua jalur tersebut," ujarnya.
Menurut dia Permen itu tidak jelas manfaatnya dan menjadi sebuah kesia-siaan. Seharusnya Menhub berkordinasi dengan Polri untuk melakukan rekayasa lalu lintas tol Cikampek Jakarta. Sebab munculnya kemacetan jalan tol itu adalah akibat sikap seenaknya pemerintah yang menumpuk proyek infrastruktur di pinggir dan tengah jalan tol secara bersamaan.
Seharusnya pemerintah menyadari bahwa tol Cikampek Jakarta adalah urat nadi satu satunya Transjawa. Sehingga sedapat mungkin dihindari untuk mengganggunya.
"Kalaupun ingin membangun jalur kereta dan lainnya seharusnya menggunakan lahan yang lain agar urat nadi Transjawa tidak terganggu," kata Neta.
Ironisnya, lanjut Neta, akibat sikap ngawur pemerintah itu menimbulkan 'neraka' kemacetan, Menhub seolah menyalahkan warga Bekasi sebagai biang keroknya dan didiskriminasi dengan sistem genap ganjil.
Padahal jika dicermati, kata dia, kemacetan tol Cikampek di pagi hari justru lebih parah dari arah Jakarta hingga ke Cibitung. Titik kemacetannya mulai dari pintu keluar JORR di Cikunir hingga pintu keluar Kawasan Industri Cibitung.
Sedangkan kemacetan parah jalur Bekasi Jakarta umumnya hanya terjadi hari Senin pagi.
"Itupun dari arah Bandung dan Pantura, yang umumnya orang orang yang habis liburan," ungkapnya.
Dengan kondisi ini, kata dia, dipastikan sistem ganjil genap bukan solusi untuk mengatasi kemacetan tol Cikampek.
IPW berharap dalam dalam mengatasi 'neraka' macet tol Cikampek, Menhub berkordinasi dengan Polri untuk melakukan rekayasa lalu lintas tanpa diskriminasi.
"Selain itu mendesak pemerintah menata jalan arteri Pulogadung Bekasi dan jalur Kalimalang sebagai alternatif yang ideal untuk mengurai 'neraka' kemacetan tol Cikampek," tuntas Neta. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dipantau Polisi, Pengendara Salah Pelat Bakal Ditindak Tegas
Redaktur & Reporter : Boy