JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan jika sistem proporsional terbuka masih tetap diberlakukan pada pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2014 mendatang jangan berharap wajah DPR akan lebih baik dari yang ada sekarang. Menurutnya, sistem proporsional terbuka ini juga telah mengebiri ideologi partai karena sistem tersebut memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi orang berduit untuk masuk DPR tapi minim pengetahuan tentang kerja-kerja DPR sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.
"Pada sistem proporsional terbuka hanya kekuatan uang yang akan bekerja dan publik figur yang akan menominasi DPR. Kader-kader terbaik partai yang punya kapasitas dan kapabilitas sebagai wakil rakyat dengan sendirinya akan tersingkir karena kalah bersaing dengan para pengusaha dan publik figur dalam merebut suara pemilih," kata Pramono Anung, dalam diskusi “Politisi Loncat Pagar, Legislasi Kedodoran”, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (22/2).
Idealnya menurut politisi Partai PDI-Perjuangan itu, Pemilu Legislatif 2014 harus menggunakan sistem proporsional gabungan sehingga orang-orang yang kapabel bisa lolos ke DPR dan bekerja sesuai dengan perintah konstitusi. Saat ini, karena DPR dinominasi oleh para pengusaha yang lolos karena kekuatan uang, begitu dia dilantik jadi wakil rakyat yang mereka pikirkan pada hari pertama bekerja adalah strategi mengembalikan modal selama kampanye.
"Sistem proporsional terbuka secara sistematis telah merubah ideologi partai politik menjadi ideologi pasar dan para calon anggota legislatif (caleg) berusaha memenuhi pasar hingga dengan sendirinya terbentuk sikap pragmatisme," tegas mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.
Dikatakannya, ideologi pasar dengan sikap pragmatisme itu dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilu 2009. "Semua pertarungan partai politik tidak ada dalam konteks ideologi. Semua dikemas dengan kekuatan uang dan media massa turut mematangkannya sehingga sejumlah figur jadi media darling dan apa pun yang dilakukannya adalah benar dengan cara mengenyampingkan akal sehat," tegasnya.
Pramono mengatakan semua proses yang terjadi dalam sistem proporsional terbuka itu bermuara di DPR, DPD dan DPRD. Di lembaga wakil rakyat dan daerah ini akan bekerja sesuai dengan kepentingan individu perjuangan politiknya masing-masing.
Terakhir, ia juga mengungkap fenomena baru dalam masa-masa awal tahun politik 2013 ini. "Para anggota DPR yang berasal dari pengusaha hanya ada di Senayan dari hari Senin hingga Rabu. Kamis sampai Minggu mereka ke daerah pemilihannya masing-masing. Kalau tidak hadir di Dapilnya, akan terjadi sesuatu masalah yang akan merugikan dia sebagai calon anggota legislatif 2014," ungkap Pramono Anung. (fas/jpnn)
"Pada sistem proporsional terbuka hanya kekuatan uang yang akan bekerja dan publik figur yang akan menominasi DPR. Kader-kader terbaik partai yang punya kapasitas dan kapabilitas sebagai wakil rakyat dengan sendirinya akan tersingkir karena kalah bersaing dengan para pengusaha dan publik figur dalam merebut suara pemilih," kata Pramono Anung, dalam diskusi “Politisi Loncat Pagar, Legislasi Kedodoran”, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (22/2).
Idealnya menurut politisi Partai PDI-Perjuangan itu, Pemilu Legislatif 2014 harus menggunakan sistem proporsional gabungan sehingga orang-orang yang kapabel bisa lolos ke DPR dan bekerja sesuai dengan perintah konstitusi. Saat ini, karena DPR dinominasi oleh para pengusaha yang lolos karena kekuatan uang, begitu dia dilantik jadi wakil rakyat yang mereka pikirkan pada hari pertama bekerja adalah strategi mengembalikan modal selama kampanye.
"Sistem proporsional terbuka secara sistematis telah merubah ideologi partai politik menjadi ideologi pasar dan para calon anggota legislatif (caleg) berusaha memenuhi pasar hingga dengan sendirinya terbentuk sikap pragmatisme," tegas mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.
Dikatakannya, ideologi pasar dengan sikap pragmatisme itu dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilu 2009. "Semua pertarungan partai politik tidak ada dalam konteks ideologi. Semua dikemas dengan kekuatan uang dan media massa turut mematangkannya sehingga sejumlah figur jadi media darling dan apa pun yang dilakukannya adalah benar dengan cara mengenyampingkan akal sehat," tegasnya.
Pramono mengatakan semua proses yang terjadi dalam sistem proporsional terbuka itu bermuara di DPR, DPD dan DPRD. Di lembaga wakil rakyat dan daerah ini akan bekerja sesuai dengan kepentingan individu perjuangan politiknya masing-masing.
Terakhir, ia juga mengungkap fenomena baru dalam masa-masa awal tahun politik 2013 ini. "Para anggota DPR yang berasal dari pengusaha hanya ada di Senayan dari hari Senin hingga Rabu. Kamis sampai Minggu mereka ke daerah pemilihannya masing-masing. Kalau tidak hadir di Dapilnya, akan terjadi sesuatu masalah yang akan merugikan dia sebagai calon anggota legislatif 2014," ungkap Pramono Anung. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengusaha Yang Bisa Nyapres Hanya Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi