JAKARTA – Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Menedikbud) diharapkan tidak melakukan eksperimen asal-asalan. Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menyatakan, jangan sampai Kemendikbud menyodorkan model sekolah lain yang belum teruji.
“Saya hanya mengharapkan Kemendikbud seharusnya jangan menjadikan sistem pendidikan di indonesia ini sebagai kelinci percobaan,” kata Taufik di Jakarta, Selasa (8/1).
Pimpinan DPR yang membawahi bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) itu mencontohkan masalah kurikulum pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang saat ini masih menjadi kontroversi. Menurutnya, kebijakan itu makin menguatkan anggapan bahwa ganti menteri berarti ganti kebijakan.
“Ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku pelajaran. Kemudian buku pelajarannya melibatkan orang-orang yang bermasalah di percetakan hitam. Seperti ada kolusi dan segala macamnya,” sesal Taufik.
Karenanya, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, perubahan sistem maupun fungsi sistem pendidikan jangan hanya selesai pada level menteri yang cuma menjabat lima tahun. “Itu harus jangka panjang, apakah 20 atau 25 tahun. Jadi, gonta-ganti sistem pendidikan itu jangan terjadi lagi,” pungkasnya. (boy/jpnn)
“Saya hanya mengharapkan Kemendikbud seharusnya jangan menjadikan sistem pendidikan di indonesia ini sebagai kelinci percobaan,” kata Taufik di Jakarta, Selasa (8/1).
Pimpinan DPR yang membawahi bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) itu mencontohkan masalah kurikulum pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang saat ini masih menjadi kontroversi. Menurutnya, kebijakan itu makin menguatkan anggapan bahwa ganti menteri berarti ganti kebijakan.
“Ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku pelajaran. Kemudian buku pelajarannya melibatkan orang-orang yang bermasalah di percetakan hitam. Seperti ada kolusi dan segala macamnya,” sesal Taufik.
Karenanya, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, perubahan sistem maupun fungsi sistem pendidikan jangan hanya selesai pada level menteri yang cuma menjabat lima tahun. “Itu harus jangka panjang, apakah 20 atau 25 tahun. Jadi, gonta-ganti sistem pendidikan itu jangan terjadi lagi,” pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Anggap RSBI Program Gagal
Redaktur : Tim Redaksi