jpnn.com - JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa menolak wacana perubahan sistem pemilihan umum pada Pemilu 2024, dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.
PKB memandang sistem proporsional tertutup bertentangan dengan semangat anak muda yang makin melek dan antusias terhadap politik.
BACA JUGA: Kata Pak JK Soal Sistem Proporsional Terbuka: Sudah Benar Itu
"Dua pemilu terakhir partisipasi pemilih muda terus meningkat. Anak muda juga mulai banyak yang terjun ke politik, baik sebagai simpatisan maupun bergabung dengan partai politik. Saya minta elite jangan khianati semangat itu hanya karena takut jabatannya hilang," kata Juru Bicara PKB Mikhael Benyamin Sinaga pada Senin (9/1).
Jubir dari kalangan milenial itu menukil hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 8-13 Agustus 2022, yang menunjukkan partisipasi pemilih muda di Indonesia terus meningkat dari Pemilu 2014 ke Pemilu 2019.
BACA JUGA: Sistem Proporsional Tertutup Berpotensi Menguatkan Oligarki
Sebanyak 85,9 persen mengaku memilih pada Pemilu 2014, sedangkan pada Pemilu 2019 persentase pemilih meningkat menjadi 91,3 persen dari total responden yang berusia 17-39 tahun saat survei dilaksanakan.
“Pemilih Indonesia saat ini didominasi oleh anak muda yang berusia sekitar 17-39 tahun. Bahkan populasi pemilih muda diprediksi bakal mencapai sekitar 60 persen dari total pemilih pada Pemilu 2024,” kata Mikhael.
BACA JUGA: Survei Voxpopuli: Elektabilitas PSI Naik, PKB Geser Golkar, Lihat tuh Posisi Nasdem
Dia meyakini sistem proporsional tertutup itu akan membuat anak-anak muda tidak lagi tertarik dengan politik dan bahkan terancam tidak mau berpartisipasi dalam pemilu serentak yang akan datang.
“Keputusan MK kali ini akan sangat krusial, kalau ini dikabulkan besok apa lagi? Pemilihan presiden lewat DPR? Semua anak muda sepakat, kembali ke sistem tertutup ini kemunduran. Apa MK nanti mau tanggung jawab kalau pada golput semua?” ujar Mikhael.
Dia mengatakan PKB telah mengkaji dan menemukan kelemahan dari sistem proporsional tertutup, antara lain pemilih tidak punya peran menentukan siapa caleg di sebuah partai politik.
Hal itu otomatis menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat setelah pemilu.
“Coba ingat dahulu saat memakai sistem tertutup, oligarki di internal partai makin kuat dan banyak politik uang dalam jual beli nomor urut,” tuturnya.
Mikhael mengatakan dengan sistem tertutup anggota legislatif terpilih akan kurang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang memilih.
"Kalau begitu namanya bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi ganti saja jadi Dewan Perwakilan Partai Politik," katanya. (*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan