jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyoroti keberadaan Badan Riset dan Inovasi (BRIN).
Dia bahkan berharap Presiden Joko Widodo membahas BRIN pada pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8).
BACA JUGA: Orang Bekasi Perlu Baca Sejarah ini, Penting!
"BRIN sebagai institusi baru sempat menimbulkan polemik," ujar Siti Zuhro dalam keterangannya, Minggu (15/8).
Menurut Siti, polemik tersebut diakibatkan oleh Peraturan Presiden yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).
BACA JUGA: Kisah Haru Perjuangan Anak Tukang Cukur Lulus Jadi Taruna Akmil TNI AD
Penyebab lainnya, kekhawatiran terhadap dibubarkannya 84 lembaga yang dilebur ke dalam BRIN, serta kebingungan dan ketidakpastian khususnya terkait dengan nomenklatur baru.
"Pengalaman menyatukan lembaga menunjukkan sesuatu yang tidak sederhana, butuh waktu dan penyesuaian yang memadai," ucapnya.
BACA JUGA: Merdeka! Merah Putih Berukuran Raksasa Terbentang di Puncak Gunung di Papua
Dia juga mengatakan kelembagaan yang efektif sangat diperlukan Indonesia untuk membangun SDM unggul, serta menciptakan teknologi dan inovasi.
Sebagai lembaga baru, tutur Siti menambahkan, BRIN mendapat beban yang sangat berat bila menggabungkan empat lembaga terkait penelitian dan ilmu pengetahuan teknologi, seperti menggabungkan LIPI, BPPT, LAPAN dan BATAN yang sudah hampir dewasa.
"Nasib riset harus jelas dan prospektif agar berdampak positif bagi kemajuan Indonesia," ucapnya.
Dia juga mengatakan Indonesia yang maju dan inovatif perlu ditopang hasil penelitian dan inovasi yang mantap.
Sehingga bisa dijadikan landasan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan.
Karena itu, Siti berharap Presiden Jokowi memberi pernyataan dalam pidato kenegaraan terkait dengan keberadaan lembaga ini.
Siti Zuhro juga berharap pemerintah membahas mengenai kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Lembaga ini memiliki kaitan yang begitu erat dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan.
"Prokes (protokol kesehatan) yang ketat tidak memungkinkan siswa masuk sekolah, sehingga pola pendidikan di Indonesia berubah drastis," katanya
Dia berharap presiden memaparkan hasil dari perubahan pola pendidikan, dari yang sebelumnya tatap muka, kini diselenggarakan secara daring.
"Apakah membuat kualitas siswa dan mahasiswa makin baik atau justru sebaliknya?" ucap Siti.
Permasalahan pola pendidikan mendapat perhatian khusus dari Siti Zuhro mengingat tidak semua siswa maupun mahasiswa dapat mengakses proses belajar lewat internet.
Karena itu, dia berharap presiden menyampaikan kinerja Kementerian Pendidikan dan Ristek dalam pidato kenegaraan.
"Saya berharap, Indonesia dapat lebih serius dalam membenahi kualitas pendidikan guna memberdayakan rakyat dan menciptakan SDM unggul," pungkas Siti Zuhro.(Antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang