jpnn.com - JAKARTA--Dalam seminar bertajuk Korpri, Birokrasi, dan Pemberantasan Pungli, pengamat politik dan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro ikut menyentil Pilkada Jakarta.
Dari pengatamannya, dalam sejarah Pilkada langsung, baru di Jakarta tahun ini lah yang paling heboh lantaran petahan diduga melakukan penistaan terhadap agama Islam.
BACA JUGA: FPI Riau Kirim Pasukan Khusus ke Jakarta
Namun, anehnya menurut Siti, meski sudah jadi tersangka, sang petahana masih bisa melenggang-kangkung. Padahal, dalam kasus penista agama, tanpa menunggu lama langsung ditahan.
"Tidak ada Pilkada maupun ada Pilkada, tidak boleh penista Alquran yang melenggang-kangkung. Ini sudah saya katakan dua bulan lalu baik kepada aparat kepolisian maupun Komisi II DPR RI. Kalau saja saran saya itu didengar, kondisinya tidak akan separah sekarang," terang Siti, Rabu (30/11).
BACA JUGA: Duh, Tol Jakarta-Cikampek Diprediksi Bakal Macet Parah
Siti mengaku kecewa, semua masukannya tentang petahana yang tersangkut pidana tidak boleh ikut Pilkada dimentahkan.
Padahal, sangat riskan bila terpidana ikut Pilkada.
BACA JUGA: Walah, Sempat Diduga Bom Ternyata Cuma Pakaian
"Penegakan hukum kita basa-basi, tidak ada keadilan. Hukum runcing di bawah, tumpu di atas," cetusnya.
Siti mengaku, dalam setiap pertemuan PNS, selalu memberikan pencerahan agar jangan loyal kepada pemimpin yang tidak amanah dan merugikan Indonesia. Karena PNS yang bayar adalah negara.
"PNS Pemprov DKI jangan takut bila "diapa-apain" petahana. Kalau orangnya amanah, silakan loyal. Sebaliknya bila tidak amanah, jangan dipatuhi. Pemprov DKI bukan milik nenek moyang perorangan kok," serunya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tenang....Demo 2 Desember, Transjakarta Tetap Beroperasi
Redaktur : Tim Redaksi