jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro mengusulkan agar desain kepemiluan di Indonesia diubah. Menurutnya, berdasar penyelenggaraan Pemilu 2019, tampak ada sesuatu yang salah.
“Yang harus dilakukan yakni menata desain Pemilu yang sudah ada,” kata Siti usai menjadi narasumber pada rapat koordinasi hasil pengawasan Pemilu tahun 2019 di Jakarta, Kamis (10/10).
BACA JUGA: Jokowi: Tadi Mau Masuk Istana kok Polisi Banyak Sekali, Ada Apa?
Dikatakan, jika desain Pemilu lalu itu masih diterapkan, konsekuensinya akan merugikan banyak pihak baik negara maupun masyarakat. “Kita sudah melihat contohnya pada Pemilu kemarin,” ujarnya.
Beberapa hal yang harus diubah menurut Situ antara lain aturan dan payung hukum tentang kepemiluan. Reformasi di partai politik, perbaikan pada siklus Pemilu oleh penyelenggara, hingga seleksi kualitas penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu oleh panitia seleksi.
BACA JUGA: Menhan Ryamizard Ryacudu: Saya Kesal Sebetulnya
“Kalau sekarang kita sudah ketahui masalahnya di mana, harusnya semua persiapan itu dapat dilakukan sejak awal, sebelum Pemilu berikutnya digelar untuk lebih maksimal,” saran Siti.
Apa langkah untuk perubahan desain pemilu itu? Siti menegaskan substansi undang-undang digodok bersama antara DPR (legislative) dan pemerintah (eksekutif).
BACA JUGA: Wiranto Ditusuk, Ketum GMKI Keluarkan Pernyataan Sikap
Masyarakat melalui komunitas dan institusi, bisa memberikan kontribusi dan pemikiran yang dapat disampaikan kepada DPR dan pemerintah melalui presiden.
“Harusnya tidak ada ego, tetapi ada perasaan bersama, kalaupun ada revisi bisa dari pemerintah atau pun dari DPR,” tegas Siti.
Bahkan, presidium KAHMI itu mengatakan nilai-nilai kejujuran belum dilakukan sepenuhnya pada penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu.
“Yang tidak dilakukan membangun rasa kepercayaan positif dengan mengedepankan nilai kejujuran, karena tanpa nilai kejujuran yang terjadi adalah sengketa,” kata Siti.
Siti menjelaskan sengketa yang tidak bisa dikelola dapat menjadi konflik. Demikian pula konflik tidak bisa dikelola akan menjadi kekerasan. “Itu yang terjadi pada pemilu 2019 lalu,” ujar Siti. (Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo