JAKARTA -- DPC Gerindra Kabupaten Sarmi Papua sedang dilanda polemik. Pemicunya adalah dikeluarkannya SK Pengangkatan Alberto Suripno sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sarmi yang baru.
SK pengangkatan Alberto Suripno yang juga wakil bupati Sarmi sebagai Ketua DPC Gerindra Sarmi baru itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Ahmad Muzani. Tertera pula tandatangan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Harusnya DPP Gerindra dan DPD Gerindra Papua, transparan mengenai hal ini, namun menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), sepertinya ada kejanggalan tanda tangan dalam SK baru tersebut," ujar Nico Dimo, pria yang selama ini menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Sarmi, kepada wartawan via telepon, Jumat (12/4).
Dijelaskan, ada kejanggalan dalam SK tersebut. Pasalnya, tanda tangan Ahmad Muzani dan tanda tangan Prabowo Subianto seperti discan. Nico yang juga mantan pemain Persipura Jayapura ini menyesalkan adanya SK baru tersebut. Itu karena dirinya tidak diajak berkomunikasi oleh Ketua DPD Gerindra Papua. Dirinya menangkap ada kesan pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Ketua DPD Gerindra Papua.
"Kami di Sarmi, sebagai kader Gerindra sangat kecewa dengan adanya “SK” baru ini, padahal kami di sini sudah berjuang. Saya tidak mengerti dengan maksud DPP dan DPD Gerindra atas “SK” ini, padahal mereka sebelumnya selalu mengedepankan UU tahun 2001 tentang otonomi khusus menempatkan kearifan lokal. Artinya, UU ini sudah tidak relevan lagi, kami selaku masyarakat Papua merasa harga diri kami sudah diinjak-injak,” imbuh Nico Dimo yang juga mantan asisten Manajer Timnas tersebut.
Nico menambahkan, dirinya sebenarnya bisa menerima “SK” tersebut, asalkan dengan cara elegan, dengan alasan yang masuk akal kenapa dirinya diganti. "Pendukung saya di Sarmi, malam ini (Kamis malam-red) meminta saya untuk segera bertindak atas “SK” tersebut, kami sudah banyak mengalah. Sebagai putra Papua, apakah kami tidak bisa tampil memimpin Partai Gerindra di tanah kelahiran kami sendiri?" tegas Nico menjelaskan. Terakhir, Nico menegaskan, dirinya dan kader-kader Partai Gerindra Kabupaten Sarmi meminta agar DPP dan DPD Gerindra transparan dalam menyikapi hal ini. (abu/jpnn)
SK pengangkatan Alberto Suripno yang juga wakil bupati Sarmi sebagai Ketua DPC Gerindra Sarmi baru itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Ahmad Muzani. Tertera pula tandatangan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Harusnya DPP Gerindra dan DPD Gerindra Papua, transparan mengenai hal ini, namun menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), sepertinya ada kejanggalan tanda tangan dalam SK baru tersebut," ujar Nico Dimo, pria yang selama ini menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Sarmi, kepada wartawan via telepon, Jumat (12/4).
Dijelaskan, ada kejanggalan dalam SK tersebut. Pasalnya, tanda tangan Ahmad Muzani dan tanda tangan Prabowo Subianto seperti discan. Nico yang juga mantan pemain Persipura Jayapura ini menyesalkan adanya SK baru tersebut. Itu karena dirinya tidak diajak berkomunikasi oleh Ketua DPD Gerindra Papua. Dirinya menangkap ada kesan pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Ketua DPD Gerindra Papua.
"Kami di Sarmi, sebagai kader Gerindra sangat kecewa dengan adanya “SK” baru ini, padahal kami di sini sudah berjuang. Saya tidak mengerti dengan maksud DPP dan DPD Gerindra atas “SK” ini, padahal mereka sebelumnya selalu mengedepankan UU tahun 2001 tentang otonomi khusus menempatkan kearifan lokal. Artinya, UU ini sudah tidak relevan lagi, kami selaku masyarakat Papua merasa harga diri kami sudah diinjak-injak,” imbuh Nico Dimo yang juga mantan asisten Manajer Timnas tersebut.
Nico menambahkan, dirinya sebenarnya bisa menerima “SK” tersebut, asalkan dengan cara elegan, dengan alasan yang masuk akal kenapa dirinya diganti. "Pendukung saya di Sarmi, malam ini (Kamis malam-red) meminta saya untuk segera bertindak atas “SK” tersebut, kami sudah banyak mengalah. Sebagai putra Papua, apakah kami tidak bisa tampil memimpin Partai Gerindra di tanah kelahiran kami sendiri?" tegas Nico menjelaskan. Terakhir, Nico menegaskan, dirinya dan kader-kader Partai Gerindra Kabupaten Sarmi meminta agar DPP dan DPD Gerindra transparan dalam menyikapi hal ini. (abu/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Irsus Tuntaskan Pemeriksaan Dana Safari Dakwah PKS
Redaktur : Tim Redaksi