jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Chaniago kaget dengan pengelolaan perusahaan pelat merah PT Asuransi Jiwasraya (persero) yang tidak becus hingga gagal bayar atas klaim 17 ribu nasabahnya.
Dia mengatakan, gagal bayar perusahaan ini berpotensi merugikan keuangan negara Rp 13,7 triliun per Agustus 2019. Menurutnya, nilai kerugian ini masih berpotensi bertambah dengan melibatkan 5,5 juta pemegang polis.
BACA JUGA: Kasus Jiwasraya, Sebaiknya Jokowi Copot Erick Thohir
Pangi merasa heran, lantaran Presiden Joko Widodo mengatakan perusahaan itu telah bermasalah sejak sepuluh tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengamini, menyebut perusahaan tersebut mulai bermasalah sejak 2008 lalu.
"Merujuk pada pernyataan ini kasus gagal bayar perusahaan adalah bentuk pembiaran atau kesadaran yang lambat pemerintah atas manajemen yang buruk pada perusahaan," kata Pangi, Jumat (27/12).
BACA JUGA: Andi Arief Curiga Isu Toleransi untuk Menutupi Kasus Jiwasraya
Dia menyatakan bahwa publik layak curiga atas indikasi praktik curang di tubuh Jiwasraya. Bahkan, kata dia, sangat mungkin atau patut dicurigai penggerogotan terhadap perusahaan dilakukan oleh aktor-aktor yang berlindung di balik agenda kekuasaan. Karena itu, kasus ini harus diungkap seterang-terangnya di hadapan publik.
Menurutnya, tidak bisa berharap hanya kepada pemerintah yang telah terbukti berbuat lalai dan terkesan pembiaran sehingga probelem ini berlarut-larut. "Apalagi berharap kepada Menteri BUMN yang sibuk dengan urusan ecek-ecek, ngurusin motor dan sepeda, ditambah lagi dengan adanya bau amis konflik kepentingan sang menteri yang melibatkan perusahaanya," papar Pangi.
BACA JUGA: Terkait Kasus Jiwasraya, MAKI Ancam Gugat Kejagung
Analis politik yang karib disapa Ipang itu mengatakan publik harus mendesak DPR sebagai penyambung lidah rakyat untuk bersuara mengungkap kasus ini. Dia menegaskan DPR harus membentuk panitia khusus atau pansus.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan skandal Century, kasus Jiwasraya ini jauh lebih besar potensi kerugian negaranya karena melibatkan jutaan korban dan mencoreng nama baik negara yang sedang bersusah payah membangun citra menarik investasi, dan percaya bahwa Indonesia negara yang transparan dan aman bagi investor.
Ipang mengingatkan kalau kasus ini dibiarkan berlarut-larut maka jangan salahkan jika publik mulai curiga kepada pemerintah yang seolah membiarkan para penjahat bersembunyi di balik kekuasaan.
"Dan pemerintah hanya sibuk mengurus persoalan remeh-temeh atau tetek bengek yang tidak jelas keuntungannya bagi negara dan bangsa," pungkas Ipang. (boy/jpnn)
Febri Diansyah Bukan Juru Bicara KPK Lagi:
Redaktur & Reporter : Boy