Skema "Lelang Jabatan" Kian Diminati

Melalui Sistem Terbuka, Cegah Kongkalikong

Sabtu, 06 April 2013 – 06:31 WIB
JAKARTA - Budaya penetapan pejabat melalui tunjuk hidung semakin lama bakal ditinggalkan. Saat ini sejumlah instansi daerah mulai tergiur menerapkan pengisian jabatan melalui "lelang jabatan" atau kompetisi terbuka. Cara ini dinilai lebih transparan meskipun ongkosnya lebih mahal.

Sebutan lelang jabatan awalnya dipopulerkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia menyebut akan menggelar lelang jabatan untuk mengisi pos penting mulai dari level camat hingga kepala dinas.

Ternyata fenomena lelang jabatan ini juga ditiru oleh Pemprov Aceh untuk menentukan Sekdaprov Aceh. Kemudian kabar terbaru juga datang dari Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara yang juga bakal menggelar lelang jabatan untuk sejumlah pos pejabat penting.

Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) M. Imanuddin mengatakan, semakin banyak instansi yang menjalankan pengisian jabatan melalui sistem seleksi terbuka, menunjukkan reformasi birokrasi berjalan.

"Kami justru dorong. Apalagi sudah ada ketentuan hukumnya untuk melakukan pengisian jabatan melalui seleksi terbuka atau bahasa kerennya lelang jabatan," ujarnya kemarin.

Imanuddin mengatakan, setelah berjalan beberapa tahun akhirnya instansi pusat maupun daerah mulai menyadari semangat reformasi birokrasi. Dia mengatakan jika semangat reformasi itu adalah sebagai gerakan mengakhiri suasana comfort zone (zona nyaman) menjadi competitive zone (zona penuh kompetisi).

Selama ini hampir bisa dipastikan seluruh PNS bakal memilih comfort zone karena memang enak. Asalkan yang bersangkutan bisa melakukan pendekatan pribadi dan disisipi lobi-lobi, maka bisa ditempatkan di jabatan tertentu oleh atasannya. "Tetapi dalam kompetisi terbuka, pengisian jabatan benar-benar dikompetisikan," tandasnya.

Perubahan pola pikir menjadi competitive zone tersebut, diharapkan berdampak pada kinerja PNS. Selama ini Kemen PAN-RB masih mengamati jika kinerja PNS cenderung meminta dilayani oleh masyarakat. Padahan sebagai abdi negara, tugas PNS mulai dari pejabat hingga bawahan adalah melayani masyarakat.

"Selain meningkatkan kualitas pelayanan, kami juga berharap PNS semakin berkualitas. Khususnya di level pejabat," pungkas Imanuddin.

Dalam pernyataan resminya kepada Kemen PAN-RB Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu mengatakan, pengisian jabatan secara terbuka (open promotion) tidak hanya untuk level lurah dan camat saja. Tetapi juga sampai pejabat eselon dan kepala dinas.

Untuk level instansi pusat, sistem lelang jabatan sudah dilakukan setahun terakhir oleh Kemen PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini proses lelang jabatan di Kemen PAN-RB untuk menentukan sejumlah pejabat eselon satu masih berlangsung. (wan)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Bakal Tolak Otomatisasi Wakada dari Birokrat

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler