jpnn.com - JPNN.com JAKARTA – Serikat Karyawan PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (SKJLJ) dikabarkan akan menggelar aksi dengan mogok kerja. Salah satu tuntutannya adalah menolak pembentukan anak perusahaan baru PT Jasa Marga, yaitu PT Jasa Layanan Operasi (JLO).
Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Hasanudin, Dr Aswar Hasan, tak ada yang salah dengan aksi ini. Hanya saja kata dia, para karyawan jangan mau ditunggangi kelompok elit di Jasa Marga.
BACA JUGA: Paket Kebijakan Jilid 3, Ini Pesan Politikus PDIP ke Presiden Jokowi
Sebab, akan ada suksesi pemilihan direktur utama yang akan dilakukan dalam waktu dekat. “Saya harap Serikat Karyawan dapat membentengi diri agar aksi tersebut benar-benar membela kepentingan karyawan anak perusahaan Jasa Marga,” kata Aswar saat dihubungi wartawan dari Jakarta, Rabu (7/10).
Selain itu, Hasan menegaskan agar jajaran direksi tidak turut pula memperkeruh isu aksi mogok ini untuk kepentingan pribadinya menduduki jabatan tertinggi di Jasa Marga. “Kepentingan karyawan yang paling diutamakan,” jelasnya.
BACA JUGA: AXA Mandiri Perkuat Segmen Syariah, Luncurkan Dua Produk Sekaligus, Ini Kelebihannya
Seperti diketahui, Serikat Karyawan PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (SKJLJ) mengancam mogok kerja. Mereka menolak pembentukan anak perusahaan baru PT Jasa Marga, yaitu PT Jasa Layanan Operasi (JLO).
Mirah Sumirat dari SKJLJ mengaku khawatir pembentukan PT JLO hanya dalih untuk mengambil alih 3.000 pekerja kontrak PT JLJ saja.
BACA JUGA: Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Tahap III Sore ini
Padahal, kata dia, di 13 Juni 2014 lalu sudah ada kesepakatan antara Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga dengan Direktur Utama PT JLJ untuk mengangkat seluruh pekerja kontrak di PT JLJ jadi pekerja tetap.
“Seharusnya, pada November 2015 sebanyak 3.000 pekerja kontrak itu diangkat menjadi pekerja tetap di PT JLJ dan mendapat kesejahteraan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja bersama,” ujar dia, Selasa (6/10). (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terapkan Pola KSO dan JOB, Status Pertamina sebagai BUMN Dipertanyakan
Redaktur : Tim Redaksi