jpnn.com, JAKARTA - SKK Migas dan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus meningkatkan implementasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).
Serta sosialisasi pengembangan kapasitas nasional industri hulu migas demi terciptanya multiplier effect bagi perekonomian nasional maupun daerah.
BACA JUGA: Mantap Ingin Bercerai, Venti Figianti Bongkar Kelakuan Kiwil
Hingga Agustus 2021, penerimaan negara dari sektor hulu migas sudah mencapai Rp125 triliun atau 125% dari target 2021.
Industri hulu migas telah berkontribusi besar terhadap penerimaan negara yang membutuhkan banyak biaya untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
BACA JUGA: Ciri-ciri Jantung Bermasalah yang Perlu Anda Waspadai!
“Kami optimis industri hulu migas masih dapat memberikan kontribusi sebesar puluhan triliun bagi penerimaan negara di quartal ketiga 2021 ini," ujar Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas, Dr. Erwin Suryadi.
Selain itu industri migas juga telah berkontribusi bagi industri lain pada 2020-2021 dengan nilai keseluruhan kontrak yang mencapai USD 7,127 millar.
BACA JUGA: Gubernur DIY: Momentum Perayaan HMI Harus Menguatkan Kesadaran
Menurut pengamat migas dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, industri hulu migas sangat berperan dalam melahirkan industri-industri jasa dan penunjang nasional dalam lima tahun terakhir karena adanya keterkaitan antara satu dan lainnya.
Dengan adanya rencana produksi minyak dengan target 1 juta barel, peluang industri nasional untuk berperan aktif semakin besar.
“Ini peluang bagi industri penunjang migas, baik barang maupun jasa, untuk dapat meningkatkan daya saingnya. Sementara bagi industri hulu migas, ini juga peluang untuk meningkakan raihan TKDN dalam kegiatan-kegiatannya,” ujar Komaidi.
Dia pun berharap SKK Migas dapat terus melakukan pembinaan kepada industri dalam negeri agar mampu meningkatkan kompetensi dari aspek teknologi.
Tidak hanya itu, dukungan insentif juga diperlukan agar industri yang baru dibangun dengan nilai depresiasi yang tinggi dapat bersaing.
Menambahkan hal tersebut, Erwin Suryadi mengatakan, sepanjang 2021 harga minyak dunia mengalami kenaikan.
Akibatnya, hal itu mendorong perekonomian dalam negeri ke arah yang lebih baik karena meningkatkan tingkat keekonomian industri migas.
Momentum tersebut, kata Erwin, perlu didukung dengan pemberian insentif agar investasi dapat segera mengalir sehingga industri penunjang akan ikut menikmatinya.
Untuk mengawal capaian target TKDN, SKK Migas Bersama KKKS melakukan pembinaan seperti pelatihan, memberikan kesempatan untuk uji produk termasuk teknologi tinggi, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah kerja operasi sebagai bentuk implementasi tatanan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
“SKK Migas telah berhasil menggerakkan industri penunjang hulu migas melalui serangkaian program yang dilakukan demi mendorong pencapaian TKDN yang sampai dengan Q3-2021 telah mencapai sebesar 57% pada pembelanjaan barang/jasa hulu migas. Capaian ini sudah diatas target yang telah ditetapkan Pemerintah sekitar 50% di tahun 2024,” ungkap Erwin.
Dalam upaya melakukan business match-making antara KKKS dengan industri penunjang hulu migas, SKK Migas bersama Kementerian ESDM dan 20 KKKS mengimplementasikan Program Penilaian dan Pembinaan Bersama Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri Penunjang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk memastikan kemampuan, sekaligus memberikan pembinaan kepada penyedia barang/jasa dalam negeri agar dapat memenuhi kualifikasi kebutuhan operasi proyek hulu migas di Indonesia.
Program Approved Manufacturer List (AML) Bersama, program empowerment dan pembinaan vendor lokal, program uji produk dan substitusi, e-Catalog, Market Intelligence, Vendor Development Program, CIVD adalah beberapa program yang telah dikembangkan SKK Migas bersama para stakeholder guna mendukung terjadinya multiplier effect terhadap industri penunjang migas.
Komite Investasi Kementerian Investasi (BKPM RI) Dr. Anggawira menyebutkan pihaknya terus berkomunikasi intensif dengan SKK Migas guna meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha maupun industri penunjang hulu migas, yang merupakan usaha-usaha kecil dan menengah.
“Bersama SKK Migas, BKPM telah melakukan identifikasi dan penyiapan pelaku usaha oleh BKPM daerah, serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha nasional maupun UMKM. Kerjasama ini juga dalam rangka meningkatkan jumlah vendor/UMKM melalui sosialisasi, bimbingan dan pelatihan yang memiliki kualifikasi dan standarisasi kegiatan usaha di sektor penunjang migas,” ujar Angga.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy