jpnn.com - BANDUNG - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu entry point untuk memantapkan ketahanan pangan nasional.
Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak hanya berhenti pada upaya memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan, tetapi harus berdampak pada peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diukur dengan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH).
BACA JUGA: Tekan Stunting, TP PKK Pusat dan Bapanas Kerja Sama Bangun Rumah Pangan B2SA di Binjai
"Keragaman konsumsi pangan merupakan aspek penting dalam proses membangun ketahanan pangan yang kokoh, mandiri, dan berdaulat. Karena itu skor PPH sebagai sebuah tolok ukur dalam melihat situasi konsumsi pangan menjadi penting," ujar Arief.
Plt. Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy dalam launching skor PPH dan Pemberian Apresiasi Kedeputian Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 di Bandung, Kamis (15/2) mengungkapkan bahwa sepanjang 2023, pemerintah melalui NFA telah melakukan upaya maksimal guna mencapai target skor PPH Nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2023.
BACA JUGA: NFA Budayakan Makan Telur & Konsumsi Pangan B2SA di Bondowoso
“Skor PPH Tahun 2023 sebesar 94,1 berhasil melampaui target, yaitu sebesar 94. Capaian ini lebih tinggi dari skor PPH tahun sebelumnya (2022) yang tercatat di angka 92,9," kata Sarwo.
"Ini salah satu bukti konkret komitmen NFA dalam mendorong pola konsumsi masyarakat Indonesia menuju pola konsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)."
BACA JUGA: Tok! Pemerintah Sudah Bulat, Impor 1,6 Juta Ton Beras
"Kami juga terus memastikan masyarakat memiliki akses pangan yang cukup, merata, dan terjangkau melalui berbagai upaya seperti intervensi bantuan pangan, hingga sosialisasi pangan B2SA ke anak sekolah, kalangan ibu-ibu hingga komunitas," imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Andriko Noto Susanto mengungkapkan, perhitungan skor PPH merupakan hasil dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis data konsumsi yang berasal dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Dalam menentukan skor PPH, NFA terus memantau kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia melalui sembilan kelompok pangan yang menjadi indikator skor PPH," kata Andriko.
9 Kelompok pangan tersebut terdiri dari:
- Padi-padian
- Umbi-umbian
- Pangan hewani
- Minyak dan lemak
- Buah atau biji berminyak
- Kacang-kacangan
- Gula
- Sayur dan buah
- Serta lain-lain misalnya minuman dan bumbu.
"Dengan hasil skor PPH nasional 2023 sebesar 94,1 tersebut, dapat diketahui besaran konsumsi energi sebesar 2.088 kkal/kapita/hari atau 99,4 persen terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) 2100 kkal/kapita/hari. Ini masih termasuk kategori normal," tuturnya.
Adapun rincian skor PPH:
- Padi-padian mencapai persentase sebesar 56,7 persen dari target Angka Kecukupan Gizi (AKG) ideal di 50 persen
- Umbi-umbian 2,7 persen dari AKG ideal 6 persen
- Pangan hewani 12,1 persen dari AKG ideal 12 persen
- Minyak dan lemak 12 persen dari AKG ideal 10 persen
- Buah/biji berminyak 0,8 persen dari AKG ideal 3 persen
- Kacang-kacangan 3,3 persen dari AKG ideal 5 persen
- Gula 3,2 persen dari AKG ideal 5 persen
- Sayur dan buah 6 persen dari AKG ideal 6 persen
- Dan lain-lain seperti minuman dan bumbu 2,4 persen dari AKG ideal 3 persen.
“Berdasarkan capaian skor PPH dan persentase angka tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia mengarah pada komposisi yang beragam dan bergizi seimbang. Namun, ada jenis konsumsi yang perlu kita tingkatkan dan diturunkan angka persentasenya," ujar Andriko.
Bersamaan dengan launching skor PPH tersebut, NFA memberikan apresiasi kepada empat provinsi dengan capaian skor PPH melebihi target RPJMN 2023, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan. Dan juga diberikan kepada lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sumenep, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lumajang.
Dalam kesempatan itu juga diberikan apresiasi kepada provinsi pelaksana pengawasan keamanan pangan segar terbaik; peringkat ke-3 Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi Jakarta, peringkat ke-2 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, serta peringkat ke-1 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Untuk tingkat kabupaten/kota diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.
Pembina penerapan standar keamanan terbaik melalui penerbitan label hijau diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak sebagai terbaik ketiga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sebagai terbaik kedua, dan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak sebagai terbaik pertama.
Selain mendorong konsumsi B2SA melalui berbagai gerakan, di sisi hilir NFA juga mengedepankan aspek keamanan pangan di antaranya melalui perumusan standar keamanan dan mutu pangan serta pengawasan keamanan pangan segar di peredaran, dengan telah diluncurkan mobil laboratorium keliling pengawasan keamanan pangan yang dilengkapi peralatan pengujian dan juga promosi keamanan dan mutu pangan segar.
Sementara itu, provinsi terbaik pelaksana program Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2023 diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah.
Apresiasi juga turut diberikan kepada para pakar yang telah berkontribusi secara aktif dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yakni Prof. Drajat Martianto, Prof. Purwiyatno Hariyadi dan Prof. Achmad Suryana. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan