jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai program SMK gratis yang digagas oleh salah satu paslon harus disertai dengan upaya untuk menjamin mutu atau kulaitas lulusannya sesuai kebutuhan industri.
Selain itu, harus mampu menghubungkan antara tenaga kerja SMK dan industri.
BACA JUGA: Jika Terpilih, Ganjar Bakal Luncurkan SMK Gratis untuk Keluarga Miskin
“Jadi, menurut saya bukan cuma membantu dalam sekolah di SMK dengan biaya yang digratiskan atau SPP yang digratiskan, tetapi juga menjamin kualitas dari pada kurikulum atau lulusan dari SMK dan kemudian menjembatani dengan dunia industrinya,” tegas Mohammad Faisal di Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Sebelumnya, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meluncurkan program 'SMK Gratis Langsung Kerja untuk Keluarga Miskin'.
BACA JUGA: Ganjar Punya Program SMK Gratis, Mbah Sadiyem Histeris
Minimal di setiap kabupaten dan kota bakal didirikan satu SMK Gratis yang mengutamakan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin.
Faisal menambahkan jaminan mutu dan hubungan industri menjadi penting mengingat data yang menunjukkan tren peningkatan pengangguran tenaga kerja lulusa SMK.
BACA JUGA: Jubir TPN: Ganjar Bakal Jadikan Program SMK Gratis Jateng Program Nasional
“Paling tidak kalau dari data pengangguran beberapa tahun terakhir ada tren justru peningkatan pengangguran lulusan SMK. Ini sama juga dengan perguruan tinggi. Yang meningkat level penganggurannya itu berdasarkan level pendidikan adalah perguruan tinggi dan SMK. Yang menurun adalah diploma. Paling tidak itu yang terjadi sebelum pandemi,” ujar Faisal.
Oleh sebab itu, dia menekankan intervensi yang patut dilakukan tidak hanya sebatas pembebasan biaya sekolah, tetapi juga penyediaan lapangan kerja bagi lulusan SMK.
"Artinya masalah penyediaan lapangan kerja bagi lulusan SMK itu menjadi penting, bukan hanya intervensi pada tahap jenjang pendidikannya," pungkasnya.
Terkoneksi Industri
Ekonom INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan semua pasangan calon (Paslon) memiliki program pengembangan pendidikan vokasi.
Namun, perlu memikirkan bagaimana menghubungkannya dengan industri, mengisi lapangan pekerjaan.
“Saya rasa semua arahnya ke sana, tinggal bagaimana pendidikan vokasi ini berhubungan dengan sektor industri yang ada. Jadi, kami harapkan apa yang di-provide oleh sektor pendidikan dalam hal ini tenaga kerja yang siap untuk bekerja itu bisa langsung terserap oleh industri,” kata Andry, Selasa (2/1).
Investasi di dunia pendidikan tidak murah. Untuk itu dia mendorong industri ikut menyediakan ruang belajar bagi SDM.
“Kita ingin bahwa sektor industri bisa setidaknya memiliki investasi di sektor pendidikan. Nah ini yang menurut saya tantangan bagi masing-masing paslon, bagaimana agar sektor industri ini tidak berdiri sendiri, tidak ada link and match dengan sektor pendidikan yang ada,” ujar Andry.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk memaksimalkan perannya sebagai ‘penengah’ untuk menghubungkan tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan atau industri.
“Harus ada peran pemerintah, bagaimana pemerintah juga bisa invest di sektor pendidikan, tetapi di saat bersama, tetapi di saat bersamaan dia juga menghubungkan dengan sektor industri yang ada,” ungkap Andry.
Prioritas SDM Lokal
Pemerintah pusat maupun daerah, dinas terkait dan sektor industri harus bersinergi memberi kesempatan seluas-luasnya bagi SDM, khususnya putra-putri daerah untuk berkarier.
“Bagaimana bekerja sama agar memprioritaskan tenaga kerja lokal, bukan sekadar diprioritaskan tetapi memiliki kualitas terbaik. Dengan demikian, industri tidak perlu kebingungan mencari tenaga kerja dari luar daerah, mereka tinggal mendapatkan itu dari daerah setempat,” kata Andry.
Untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, lewat pendidikan, vokasi dan juga standarisasi keahlian berskala regional.
“Keahliannya itu perlu distandarisasi dan dikenal. Sertifikasi jangan hanya dikenal di lokal saja, kami berharap standarisasi bisa berlaku di ASEAN,“ sebut Andry.
Adapun sektor yang akan membutuhkan pekerja terampil adalah industri manufaktur. Peluang kerjanya begitu besar, namun pekerja lokal masih sedikit.
Sebelumnya, Calon Presiden Ganjar Pranowo memiliki program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) gratis untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu.
“Program tersebut dampaknya sangat efektif untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia," kata Ganjar.
“Jadi, setelah kami lihat praktik yang sudah berjalan di SMKN Jateng untuk keluarga miskin dan mereka langsung bisa bekerja maka Ganjar-Mahfud berkeinginan untuk menjadikan program itu kami kembangkan secara nasional,” kata Ganjar.
SMK itu akan didirikan di setiap kabupaten sehingga bisa menghasilkan tenaga-tenaga terampil sesuai kebutuhan dunia industri.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari