jpnn.com, SURABAYA - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta se-Surabaya mengeluhkan sikap dinas pendidikan (dispendik) dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP negeri.
Sebab, tidak transparannya pagu di SMP negeri membuat hampir seluruh SMP swasta kini kekurangan murid.
BACA JUGA: 794 Siswa Tak Daftar Ulang SMPN
Unek-unek itu disampaikan pengurus MKKS SMP swasta se-Surabaya saat rapat dengan Dispendik Surabaya di SMP Muhammadiyah 5 kemarin.
Rapat yang dihadiri Kepala Dispendik Ikhsan dan Kabid Sekolah Menengah Dispendik Sudarminto tersebut tak jua mendapatkan titik temu.
BACA JUGA: Siswa PPDB Tetap Serbu Sekolah Favorit
Kebuntuan terjadi karena pengurus MKKS SMP swasta merasa tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari dispendik terkait pelaksanaan PPDB SMP negeri.
"Belum ada jawaban yang pas terkait beberapa pertanyaan yang kami ajukan," terang salah seorang pengurus MKKS SMP swasta.
BACA JUGA: Sebagian Sekolah Dasar Kekurangan Murid Baru
Dia menyatakan, dalam rapat tersebut, MKKS SMP swasta mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya soal naiknya jumlah rombongan belajar (rombel) di beberapa SMP negeri.
MKKS SMP swasta menemukan SMP negeri menaikkan jumlah rombel mulai dari satu hingga dua kelas.
Kenaikan tersebut juga berlaku pada jumlah siswa di setiap rombel. MKKS SMP swasta berpendapat, saat ini jumlah pagu setiap rombel yang ideal sesuai peraturan adalah 32 siswa.
Namun, di Surabaya jumlah siswa di setiap rombel mencapai 36-40 siswa. Padahal, dalam Perwali Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Surabaya jelas menyebutkan aturan batasan mitra warga tersebut.
"Masalahnya, jalur mitra warga tersebut juga tidak jelas transparansinya," terang salah seorang kepala SMP swasta kepada Jawa Pos kemarin.
Ketidakjelasan itu terlihat dari masih adanya wali murid mitra warga yang minta legalisasi di salah satu SD.
Peristiwa tersebut terjadi kemarin pagi. Wali murid itu mengaku baru diterima di salah satu SMP negeri. "Padahal, jalur mitra warga SMP sudah diumumkan 6 Juni lalu," terangnya.
Banyaknya pagu yang dipasang di SMP negeri itu berdampak langsung pada jumlah murid di SMP swasta. Saat ini, dari 265 lembaga SMP swasta di Surabaya, hampir seluruhnya kekurangan murid. Setiap SMP rata-rata baru terisi 50 persen.
Terkait dengan kondisi tersebut, MKKS SMP se-Surabaya meminta untuk bisa bertemu dengan Wali Kota Tri Rismaharini.
Langkah tersebut penting setelah para kepala SMP swasta merasa tidak menemukan solusi meski telah rapat dengan dispendik.
"Kami ingin menyampaikan unek-unek ke Bu Wali," terang salah seorang kepala SMP swasta lainnya.
Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Timur Sugijanto juga menerima banyak keluhan dari kepala SMP swasta di Surabaya.
Keluhan itu terkait dengan minimnya jumlah murid yang diterima di SMP swasta.
Saat ini dari data yang dia peroleh, banyak SMP swasta yang menerima siswa jauh dari kapasitas rombel yang tersedia.
Ada yang baru menerima dua kelas dari sebelas yang disediakan. Ada pula yang baru menerima 5-7 siswa. "Bahkan, ada yang belum dapat siswa sama sekali," terangnya.
Merosotnya siswa yang mendaftar di SMP swasta itu terjadi karena beberapa hal.
Dari informasi kepala SMP swasta, mereka kompak menjawab hal itu dipengaruhi oleh siswa PPDB SMP negeri. Pagu siswa dalam PPDB SMPN terlalu banyak.
Untuk mengatasi masalah tersebut, BMPS Jatim akan berkoordinasi dengan perwakilan di Surabaya.
Setelah itu, BMPS akan mencoba untuk bertemu dengan Dispendik Surabaya sebagai penyelenggara PPDB SMP negeri. (elo/c6/git/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahapan PPDB SMP Dimulai Senin
Redaktur & Reporter : Natalia