jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memastikan akan terus mendengar aspirasi guru, ternasuk dalam rekrutmen satu juta guru PPPK. Program ini menjadi bukti pemerintah memuliakan para guru honorer yang sudah mengabdii untuk mencerdaskan anak bangsa.
"Saya tahu guru honorer kita banyak yang usianya di atas 35 tahun karena itu saat ulang tahun PGRI tahun 2018 saya menyampaikan terbitnya PP 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT ke-76 PGRI dan HGN 2021 di Gedung Guru Indonesia, Sabtu (27/11).
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2021 Merugikan Honorer, Ketua BKH PGRI Protes Keras!
Dengan adanya PP Manajemen PPPK, guru honorer yang usianya di atas 35 tahun dan tidak memungkinkan diangkat PNS bisa mengikuti seleksi menjadi aparatur sipil negara (ASN). Tentu saja dengan tetap memerhatikan kualitas dan dedikasi guru.
"Pemerintah terus mendorong agar formasi satu juta guru PPPK bisa tercapai dengan memerhatikan aspirasi PGRI sekaligus penghargaan kepada para guru honorer," tegasnya.
BACA JUGA: Guru Honorer Tidak Mengajar Lulus PPPK Tahap I, PGRI: Harus Ditelusuri!
Saat ini lanjut Jokowi, proses seleksi PPPK guru tengah berjalan. Sebanyak 173 329 guru honorer telah lulus PPPK tahap I.
Jokowi berjanji akan terus mendengar aspirasi para guru. Dia juga mengajak para guru untuk bergandengan tangan dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa yang akan menerima estafet kepemimpinan ke depan.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Tunjangan Kinerja Guru PPPK Meningkat 2 Kali Lipat, Sebegini Besarannya
Pada kesempatan sama Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang konsisten dengan program satu juta PPPK baik untuk guru honorer negeri maupun swasta.
Tidak pernah lelah mendengar suara hati PGRI, mengerti kebutuhan, dan harapan (PGRI) terutama dalam upaya -upaya penyelesaian berbagai persoalan guru, honorer, dan guru 3T negeri maupun swasta. Termasuk menjadikan guru, dosen, mahasiswa, pelajar untuk diprioritaskan dalam vaksin covid.
"Terima kasih Bapak Presiden RI dengan ditandatanganinya prasasti PGRI sebagai Pusat Sumber Belajar dan Inovasi Teknologi Pendidikan," ucap Unifah.
Ketum PB PGRI juga memohon kepada para pengambil kebijakan agar rekrutmen guru melalui jalur PPPK lebih berkeadilan, deregulasi penyelenggaraan pendidikan, sertifikasi guru dalam jabatan disesuaikan dengan UU Guru dan Dosen, tidak ada penghentian sepihak tunjangan profesi guru (TPG).
"Kami juga meminta kenaikan pangkat bagi guru tidak dipersulit, dan pelatihan yang terus menerus bagi setiap guru agar mutu pendidikan makin meningkat dari waktu ke waktu," ucap Unifah Rosyidi. (esy/jpnn)
Redaktur : Adil
Reporter : Mesya Mohamad