jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menahan diri dari netizen di media sosial.
Menurut Teddy, Sri Mulyani tak perlu menanggapi ajak boikot bayar pajak.
BACA JUGA: Sempat Viral Tagar Stop Bayar Pajak, Sri Mulyani Menjawab Tegas!
"Sebenarnya tidak perlu Sri Mulyani melakukan reaksi yang berlebihan terhadap pihak yang menyerukan boikot bayar pajak, dengan meminta mereka untuk tidak tinggal di Indonesia. Karena yang menyerukan bisa dipidana yang tidak membayar pajak ada sanksi pidana juga," kata Teddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (22/7).
Teddy menyebut masyarakat mau tidak mau sudah membayar pajak melalui berbagai kebutuhan pokok, salah satunya rokok.
BACA JUGA: Sri Mulyani Hapus Pungutan, Ekspor Sawit Digas Yuk!
"Perusahaan rokok tidak mau bayar pajak, pemiliknya dipidana dan izin usaha dicabut. Sudah ada aturan hukumnya, sehingga jika ada yang seperti itu, biarkan proses hukum yang berjalan," ungkap juru bicara Partai Garuda itu.
Teddy menilai tidak mudah mempraktikkan untuk tidak membayar pajak, karena rata-rata sudah terikat dengan pajak secara otomatis. Apa yang masyarakat bayarkan sudah terakumulasi dengan pajak, sehingga banyak yang tidak menyadari bahwa mereka sudah membayar pajak.
BACA JUGA: Partai Garuda Sindir Penuding MK Macam-macam Dalam Putusan Presidential Threshold
"Jadi, tidak perlu membuat reaksi yang malah bisa dipelintir dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya ingin membuat gaduh negeri ini," tegas Teddy.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi aksi seruan menggunakan hashtag #stopbayarpajak yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.
Sri Mulyani menjawab dengan tegas bahwa mereka yang tidak mau membayar pajak berarti tidak ingin Indonesia maju.
“Mereka yang menyampaikan hashtag enggak bayar pajak ya berarti Anda tidak ingin tinggal di Indonesia atau tidak ingin lihat Indonesia bagus, gitu aja. Jadi tidak perlu ditanggapi,” katanya dalam Perayaan Hari Pajak di Jakarta, Selasa (19/7).
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membeberkan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat untuk membuat Indonesia bagus di segala aspek mulai dari pendidikan hingga infrastruktur seperti jalan. (mcr10/antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul