jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri menyindir alasan elite yang menyinggung anggaran besar pelaksanaan pemilu di Indonesia demi mengusulkan penundaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Alasan menguras anggaran ini seperti mendulang air tepercik muka sendiri," kata Faisal Basri dalam diskusi daring pada Rabu (2/3).
BACA JUGA: Merespons Wacana Tunda Pemilu 2024, Saiful Anam: Sangat Berbahaya
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) itu mengatakan alasan anggaran besar melaksanakan Pemilu 2024 sebenarnya tidak releven.
KPU, kata Faisal, memang sudah menganggarkan sekitar Rp 86 triliun demi menggelar Pemilu 2024.
BACA JUGA: Soal Usulan Tunda Pemilu, Anak Buah Megawati Ini Curiga Muhaimin Ingin Menjerumuskan Jokowi
Namun, kata pendiri Pergerakan Indonesia itu, pemerintah di sisi lain juga getol memaksakan pembangunan IKN yang anggarannya memakan Rp 500 triliun.
Diketahui, setengah dari biaya pembangunan itu menggunakan APBN.
BACA JUGA: Ully Shintya Membuka Lapangan Kerja Bagi Difabel, Erick Thohir Merespons
"Jadi, (alasan anggaran pemilu besar demi menunda Pemilu 2024, red) gugur dengan sendirinya," tutur Faisal.
Toh, kata dia, pemerintah era Jokowi sedang jorjoran membeli persenjataan. Selanjutnya, investasi lain banyak dibuat tanpa diiringi masuknya pendapatan bagi negara.
"Investasi banyak, tetapi hasilnya sedikit," tutur Faisal.
Sebelumnya, beberapa elite parpol mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Isu tersebut berawal dari ucapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin.
Dia memakai sisi ekonomi sebagai alasan sehingga menunda Pemilu 2024. Sedianya, pesta demokrasi bisa ditunda hingga dua tahun ke depan.
Isu itu kemudian disambut positif Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui berbagai pertimbangan, parpol yang terbentuk pada 1998 itu menyetujui usul menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kami memutuskan setuju pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2).
Menurut pria asal Lampung itu, pertumbuhan yang ada saat ini masih berkisar 3 persen sampai 3,5 persen.
“Pun demikian masih banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Usaha-usaha yang berjalan juga belum pulih secara sempurna,” kata dia.
Kemudian yang membuat pemilu bisa diundur ialah perkembangan situasi global.
Konflik antara Rusia dan Ukraina dikatakan akan berpengaruh pada situasi global.
Biaya pemilu yang besar dikatakan Zulkifli Hasan sebagai alasan keempat mengapai pemilu perlu diundur.
“Kenaikannya sangat besar,” ungkapnya.(ast/jpnn)
Redaktur : Friederich
Reporter : Aristo Setiawan