jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kukuh tidak akan memasukkan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun ke dalam anggaran APBD DKI 2015 demi berdamai dengan DPRD. Menanggapi itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan tak ada masalah dengan penolakan Ahok tersebut. Menurutnya Ahok akan menghadapi dua opsi terkait dana tersebut.
"Silakan. Kan sekarang ada dua opsi. Kalau itu dimasukan, tapi dilaksanakan juga sah saja. Kedua, tapi jika tidak dilaksanakan, rugi dong sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tinggi," ujar Tjahjo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (4/3).
BACA JUGA: Di Hadapan Lurah dan Camat, Ahok: Ikut Siluman atau Kami
Meski begitu, Tjahjo menyarankan agar jangan sampai anggaran untuk program prioritas terganggu seperti di bidang kesehatan, pendidikan, hingga BPJS.
Untuk menghilangkan dana itu, tegas Tjahjo, masalah DPRD DKI dan Ahok juga sudah harus selesai terlebih dahulu. Kemendagri, kata dia, tidak ikut campur dalam proses politik DPRD yang ingin ajukan hak angket, maupun proses hukum yang dilaporkan Ahok ke KPK.
BACA JUGA: Ada Proses Politik dan Hukum, Tetap Fokus ke RAPBD DKI
"Nah sekarang untuk menuntaskan itu, silakan kalau mau angket itu hak politik, mau ke KPK silakan. Kan ditelusuri semua," tandas Mendagri. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Kemdagri Yakin Ada Solusi Kisruh RAPBD DKI
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemdagri juga Undang Pimpinan DPRD DKI
Redaktur : Tim Redaksi