jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara berkomitmen mengawasi pendistribusian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai, yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Ahmad Supardi mengatakan bantuan yang diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi tersebut harus diawasi, agar tidak ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
BACA JUGA: Sudah Saatnya Pemerintah Membuat Pembatasan Penggunaan BBM Subsidi
“BEM Nusantara tegaskan solusi yang diberikan pemerintah akan kami awasi seperti bantuan sosial yang telah diluncurkan oleh pemerintah, agar tepat sasaran," ujar Supardi saat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Membedah Persoalan di Balik Kenaikan Harga BBM’, Rabu (21/9).
Supardi berharap, penyaluran bantuan sosial kali ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdampak, serta tidak akan dikorupsi seperti yang terjadi pada program bantuan sosial saat masa pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Survei Charta Politika Indonesia: Ganjar Pranowo jadi Pilihan Tertinggi Publik Sebagai Capres
Adapun kenaikan harga BBM ini sesuatu yang sulit dihindari, dan juga terjadi hampir di seluruh negara karena adanya kenaikan harga minyak dunia.
Oleh karena itu, Supardi mengimbau agar masyarakat tetap tenang.
BACA JUGA: Kominfo: Humas Pemerintah Harus Cermati Perkembangan Isu di Masyarakat
“Kenaikan BBM ini bukanlah keputusan yang diambil secara sepihak oleh pemerintah. Karena BBM yang saat ini naik di Indonesia adalah akibat naiknya (harga) minyak dunia. Akibat perang Rusia dan Ukraina tentunya. Ini juga termasuk negara-negara besar di dunia, yang juga menaikkan harga BBM, termasuk di Indonesia,” tegasnya.
BEM Nusantara akan terus meminta pendapat dari para mahasiswa, akademisi, dan kalangan ahli, untuk mencetuskan gagasan yang bisa menjadi masukan pemerintah dalam mengambil keputusan, terkait penyesuaian harga BBM.
"Kami coba cari win-win solution, apa maksud dari pemerintah menaikkan harga BBM sehingga nantinya mahasiswa bisa menerima dan memberikan masukan yang selaras, lalu pemerintah tidak memberatkan masyarakat, dan masyarakat juga bisa menerima kebijakan yang diberikan oleh pemerintah," seru Supardi.(chi/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Yessy Artada