JAKARTA - Ketua Biro Perimbangan Keuangan Daerah DPP Partai Demokrat Husni Thamrin, membandingkan polemik tentang naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri dengan di Malaysia. Menurutnya, oposisi di Malaysia sama sekali tidak menggunakan isu kenaikan harga (BBM) sebagai isu politik.
Padahal menurutnya, dua minggu lalu Malaysia sudah menaikkan harga BBM menjadi sekitar Rp7 ribu. "Oposisi di Malaysia sama sekali tidak menggunakan itu sebagai isu politik," kata Husni saat konprensi pers bertajuk 'Demokrat Pilih Kembalikan Subsidi ke Rakyat' di Jakarta, Minggu (25/3).
Menurutnya, partai oposisi di Malaysia tidak seperti oposisi di Indonesia. Sebab, partai oposisi di negeri jiran itu tidak menggunakan isu BBM sebagai isu politik. Karena siapapun perdana menteri di Malaysia, dengan melihat logika pasar seperti sekarang ini pasti akan menaikkan harga BBM.
"Kalau tidak defisit anggaran ditutup darimana? Kalau tetap diberikan, defisit tetap tinggi. Masak, harus paksa berhutang," katanya.
Ditambahkannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menyatakan, bisa saja pemeirntah cari hutangan lagi. Tapi menurutnya hal itu tidak dilakukan karena akan meninggalkan hutang pada generasi berikutnya.
Di sisi lain dia mencontohkan Philipina dengan Gross National Product (GNP) dan pertumbuhan ekonominya di bawah Indonesia, tapi berani melepas BBM ke pasar dengan harga nonsubsidi. Harga jual BBM di Filipina nya setara dengan Rp12 ribu lebih perliter. "Filipina berani di atas Rp12 ribu, masa kita tidak?" jelasnya.
Dia juga menilai PDI Perjuangan tidak membaca data dalam melakukan protes soal rencana kenaikan harga BBM. "PDIP membandingkan itu, mereka tidak baca data. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bertekad Jadikan Jakarta Kota Bisnis Friendly
Redaktur : Tim Redaksi