jpnn.com, JAKARTA - Program rumah DP nol rupiah yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menuai kritik dari anggota legislatif. Realisasi program tersebut dinilai tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Anies ketika masa kampanye lalu.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jhonny Simanjuntak menyoroti rencana pembangunan rumah susun sederhana milik di kawasan PIK Pulogadung yang merupakan bagian dari program DP nol rupiah.
BACA JUGA: Anies Nasihati Herjunot Ali Soal Pernikahan
"Yang mau dibangun di lokasi itu bukan rumah tapak, tapi rusunami. Kalau rusunami, warga hanya dapat Surat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) dengan masa berlaku 20 tahun," ujarnya, Senin (5/2).
Karena itu, anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini mendesak agar pembangunan rumah DP nol rupiah di Pulogadung, Jakarta Timur dikaji kembali. Sebab, proyek tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan warga.
BACA JUGA: Anies Setengah Hati Mengakomodir Tuntutan Sopir Angkot
"Sebaiknya dikaji lagi. Itu tak seperti janji Anies-Sandi," katanya.
Jhonny juga meminta pembangunan Rumah DP Nol Rupiah agar diserahkan sepenuhnya ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Pembangunan Sarana Jaya.
BACA JUGA: Film Takut Kawin Dapat Endorsement dari Anies Baswedan
Mengingat, perusahaan daerah tersebut bisa mencari lahan sekaligus memasarkan rumah DP Nol Rupiah nantinya.
"Saran saya untuk program Rumah DP Nol Rupiah ini baiknya diserahkan kepada BUMD saja biar lebih jelas," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sori, Menteri Sofyan Ogah Batalkan HGB Pulau Reklamasi
Redaktur & Reporter : Adil