jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian didesak memberi klarifikasi terkait beredarnya foto pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw.
Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP Komaruddin Watubun mengatakan, klarifikasi resmi berguna untuk mengakhiri isu yang menyebutkan pertemuan itu berkaitan dengan barter politik atas kasus hukum yang menjerat Lukas.
BACA JUGA: Demi Lukas Enembe, 5.000 Warga Papua akan Turun ke Jalan
"Meskipun saya tidak percaya dalam pertemuan itu ada upaya barter politik, tetapi semua pihak yang ada di foto itu sebaiknya melakukan klarifikasi resmi," kata Komaruddin, Senin (18/9).
Sebelumnya, Komnas HAM membeber keluhan Lukas. Dia mengaku dipaksa menandatangani suara surat komitmen untuk memenangkan Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 dan PDIP pada Pilkada 2018.
BACA JUGA: Empat Tokoh Bertemu, Edi: Jangan Diseret ke Urusan Politik
Menurut Komaruddin, hanya Budi dan Tito yang mengetahui topik pembicaraan dalam pertemuan tersebut.
Namun, dia menilai keluhan Lukas tak masuk akal. Sebab, Lukas bukan kader PDIP, melainkan ketua DPD Demokrat.
BACA JUGA: Eddy Rumpoko Dua Periode Jadi Wali Kota, Sebegini Hartanya
"Jadi, tidak mungkin Lukas diberi tugas memenangkan PDIP. Kami sebagai partai, ya, berjuang sendiri. Selama ini, kan, PDIP dalam berjuang tidak pernah mengharapkan uluran tangan dari kekuasaan," kata Komaruddin.
Komaruddin menambahkan, PDIP memiliki sistem tersendiri soal kaderisasi.
Terutama untuk kader yang diajukan sebagai kepala daerah yang selama ini berjalan dengan baik.
"Jadi, kami sendiri punya calon gubernur sendiri dari partai. Justru itu kami tidak memusingkan nama PDIP dicatut di berita pertemuan mereka tersebut," kata Komaruddin.
Terkait elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019, Komaruddin meyakini mantan gubernur DKI Jakarta itu akan mendulang kemenangan tanpa campur tangan kekuasaan.
Apalagi, menurut survei, elektabilitas Jokowi di Papua tetap tertinggi.
"Jadi, tidak perlu diminta dukungan lagi kepada kekuasaan. Fakta Pilpres 2014 tidak ada kekuasaan memenangkan Jokowi di Papua. Saya sendiri pimpin tim di sana sehingga tahu sendiri rakyat memilih berdasarkan kesadaran penuh akan sosok Jokowi," terangnya.
Justru, sambung Komaruddin, berita pertemuan itu akan membuat simpati rakyat Papua terhadap Jokowi berkurang.
"Sekali lagi, mudah-mudahan saja berita ini tidak benar karena ini alat negara (BIN dan Polri) tidak boleh tergoda bermain di wilayah politik. Ini juga tanggung jawab besar PDIP sebagai partai yang menginspirasi lahirnya reformasi. Salah satu poin reformasi adalah TNI-Polri harus kembali ke barak, tidak boleh berpolitik," tegas Komarudin.
Karena itu, Komaruddin percaya Budi dan Tito tidak mungkin melakukan tindakan menekan Lukas untuk kepentingan politik.
Apalagi, ujarnya, persoalan pilkada tidak sesuai ditangani sekaliber kepala BIN dan Kapolri.
"Saya percaya Kapolri dan kepala BIN yang lahir dari reformasi tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Apalagi, pilkada urusan kecil. Urusan negara lebih masih banyak untuk diurus," tegas Komarudin.
Anggota DPR itu menambahkan, Lukas merupakan tokoh resmi di Papua.
Karena itu, menurut Komarudin, bila Lukas memiliki masalah hukum harus diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku.
"Toh, ada tokoh-tokoh Papua terangkut masalah korupsi. Ada bupati Supiori dan Bupati Boven Digoel sampai ditahan masuk penjara. Rakyat tahu ya sudah salah masuk penjara. Jadi, jangan sekali-sekali urusan hukum dibarter dengan urusan politik. Tidak boleh. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tegas Komarudin.
Sebelumnya, Ketua Tim Aparat Penegak Hukum Komnas HAM Natalius Pigai
mengaku kaget dengan pertemuan Lukas, Budi, dan Tito dengan menghadirkan Kapolda Sumut Paulus Waterpauw pada Senin (4/9) lalu.
Natalius mengaku telah melakukan pertemuan langsung dengan Lukas beserta ketua DPR Papua, ketua MRP Papua, dan ketua Relawan Lukas Enembe.
"Komnas HAM melihat Lukas berada di bawah tekanan luar biasa. Komnas HAM sebagai lembaga penjaga kemanusiaan harus selamatkan seorang putra terbaik bangsa Papua ini," ujar Natalius. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terancam Dipecat dari PDIP, Eddy Rumpoko Tetap Merasa Bersih
Redaktur & Reporter : Ragil