Soal Gaji PPPK Jalur Honorer K2, Pak Menteri: Pemda Harus Mau

Rabu, 23 Januari 2019 – 09:58 WIB
MenPAN RB Syafruddin menjelaskan soal rekrutmen calon PPPK dari honorer K2. Ilustrasi Foto: JPG/dok.JPNN.com

jpnn.com, BATAM - MenPAN – RB Syafruddin akan memimpin rapat kerja dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) di Batam, membahas rencana rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari jalur honorer K2.

Sekda Kota Batam Jefridin menyebutkan, acara yang sekaligus sosialiasi PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK ini bakal dihadiri 495 Sekda se-Indonesia.

BACA JUGA: Komisi II Anggap Jumlah Honorer K2 Akan jadi PPPK Masih Sangat Kurang

"Yang melaksanakan Menpan-RB di Batam, tepatnya 23 Januari di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam. Hadir seluruh Sekda se-Indonesia," kata Jefridin.

Menurutnya, dalam sosialisasi ini nantinya akan dipaparkan mengenai manajemen P3K dan rencana pengadaan P3K tahap pertama. "Berarti bicara formasi (PPPK)," sebut Jefridin.

BACA JUGA: 3 Alasan Rekrutmen PPPK dari Honorer K2 Dilakukan Bertahap

Disinggung mengenai kuota PPPK di Batam, ia mengaku tergantung formasi yang diberikan pusat. "Formasi yang menetapkan pusat. Kita di daerah hanya mengusulkan," jelas Jefridin.

BACA JUGA: 75 Ribu Honorer K2 Data Sudah Valid, Mayoritas Guru

SPTJM. Foto: Istimewa for JPNN.com

Kemarin, Menpan RB Syafruddin mengatakan, 24 Januari akan ada rapat koordinasi nasional di Batam. Dalam rakornas itu akan dibahas soal anggaran untuk gaji PPPK dari jalur honorer K2. Bila sepakat, pendaftarannya dibuka awal Februari.

"Saya mau ke Batam bahas soal duit untuk pengangkatan PPPK dari honorer K2. Daerah harus mau, kalau enggak ya masalah honorer K2 tidak akan selesai dan mereka akan diproses oleh honorernya," terangnya.

Senada itu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pemerintah membebankan ke daerah karena honorer K2 tidak ada di instansi pusat. Komitmen pemda ini akan dituangkan dalam SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak).

BACA JUGA: Komisi II Anggap Jumlah Honorer K2 Akan jadi PPPK Masih Sangat Kurang

"Kalau mau protes ya silakan saja. DAU (dana alokasi umum) kan sudah ada. Silakan pakai itu, dan dikelola dengan baik. Kalau enggak mau, ya enggak usah angkat PPPK," tandas Bima. (sam/esy/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan Komisi II: PPPK Solusi Luar Biasa bagi Honorer K2


Redaktur : Mesya Mohamad
Reporter : Mesya Mohamad, Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
honorer K2   gaji PPPK   PPPK  

Terpopuler