Soal Garuda Jangan Berlarut-larut, Pak Amin: Harus Gerak Cepat

Rabu, 23 Juni 2021 – 13:26 WIB
Komisi VI menilai ke depan, dikhawatirkan Garuda Indonesia akan lebih sulit bertahan jika strategi penyelamatannya dibiarkan berlarut-larut. Ilustrasi: Soetomo Samsu/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menilai pemerintah diminta segera melakukan restrukturisasi dan renegosiasi untuk menyelamatkan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia.

"Pemerintah harus bergerak cepat dalam penyelamatan PT Garuda Indonesia agar tidak terperosok lebih dalam," kata Amin Ak dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (23/6).

BACA JUGA: Garuda Dalam Bahaya, Bang Martin Minta Opsi Pensiun Dini Dipikirkan Ulang

Menurut dia, dua langkah yang harus disegerakan itu adalah audit investigasi dan restrukturisasi utang.

Pemerintah perlu melakukan renegosiasi dengan lessor atau perusahaan yang menyewakan pesawat.

BACA JUGA: Ditemukan Bom di Bandara London, Dekat dari Area Check In Counter Garuda Indonesia

Amin menyebut utang Garuda diperkirakan akan terus bertambah. Padahal hingga kini, perseroan pelat merah itu sudah memikul beban sebesar Rp 70 triliun.

Ke depan, dikhawatirkan Garuda Indonesia akan lebih sulit bertahan jika strategi penyelamatannya dibiarkan berlarut-larut.

BACA JUGA: Indonesia vs UEA: Garuda Harus Kerja Keras Demi Poin Pamungkas

"Menteri Erick harus bergerak cepat dan tidak ragu membentuk tim restrukturisasi andal dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi Garuda," tegasnya.

Selain itu, dia mengatakan perlu ada konsekuensi hukum bila ternyata terbukti dugaan mark up yang dilakukan oleh manajemen perusahaan Garuda pada era sebelumnya.

Oleh karena itu, BPK harus melakukan audit investigasi secara independen dan profesional untuk menemukan masalah yang melilit maskapai penerbangan tersebut.

"Konsekuensi hukum terhadap manajemen lama harus ditegakkan karena akibat moral hazard yang dilakukan sangat merugikan negara dan membuat Garuda sebagai maskapai kebanggaan nasional didera masalah seperti sekarang," beber Amin.

Amin juga mengatakan perampingan jumlah pesawat sangat mendesak dilakukan, agar Garuda tidak terus menerus dibebani utang akibat biaya sewa maupun denda.

Dia menyarankan perampingan tetap dipertahankan dalam beberapa tahun ke depan meski kondisi pasar mulai kembali normal.

"Agar Garuda memperoleh kebermanfaatan lebih dari efisiensi yang dilakukan untuk memulihkan kondisi keuangannya," ungkap Amin. (antara/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Elvi Robia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
Garuda Indonesia   Utang   BPK   DPR RI  

Terpopuler