jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Nurullah Koswara mengaku baru tahu kalau ada sekolah negeri tanpa satu pun guru PNS. Jangan-jangan masih banyak sekolah lainnya yang tidak ada guru PNS-nya.
"Mengapa? Karena ini terjadi di Jawa Barat. Faktanya tidak ada guru PNS-nya. Hanya kepala sekolah satu-satunya yang PNS. Gurunya tidak ada yang PNS. Saya baru tahu fakta ini November 2020," kata Dudung kepada JPNN.com, Rabu (25/11).
BACA JUGA: Si Jago Merah Mengamuk di Rumah Dinas Guru SMKN 57 Jaksel
Perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), lanjutnya, adalah wajib. Bila tidak suatu saat akan terjadi sekolah negeri tanpa kepala sekolah dan guru PNS.
Kalau ada sekolah PNS-nya hanya kepala sekolah dan kemudian pensiun, berarti tidak ada satu pun PNS. Ini kata Dudung, anomali dunia pendidikan kita. Perekrutan besar-besaran para guru honorer menjadi PPPK harus segera dilakukan dan serius.
BACA JUGA: Kabar Gembira dari Bu Sri Mulyani untuk Guru Honorer, Tahun Depan akan Diangkat
"Bisa dibayangkan betapa “menderitanya” iklim manajerial sekolahan tanpa guru PNS," ujarnya.
Semua gurunya honorer dengan gaji tidak melebihi Rp1 juta per bulan. Bahkan tidak sedikit guru honorer yang gajinya di bawah Rp500 ribu. Mungkinkah anak didik dilayani baik dengan para guru yang secara finansial jauh dari UMR/UMK/UMP?
BACA JUGA: Soal Demo Menolak RUU Cipta Kerja, Ketua PB PGRI: Pemerintah Harus Aspiratif
Menurut Dudung, guru PNS tersertifikasi dan setiap bulan dapat tunjangan profesi guru (TPG) saja belum tentu menjadi guru terbaik bagi anak didiknya. Apalagi guru honorer dengan gaji jauh di bawah normal.
"Jangan sampai guru honorer itu menjadi penyangga guru PNS seumur hidup. Saatnya pemerintah melakukan politik etis," sergahnya.
Karena kata Dudung, harus ada politik etis. Politik balas budi pada para guru honorer negeri dan swasata. Mengingat selama puluhan tahun mereka berjasa dalam melayani anak didik tanpa dibayar oleh negara dengan wajar.
Perekrutan PPPK menjadi bagian dari politk etis pada entitas guru honorer. Jasa guru honorer harus dibalas dengan pelolosan saat seleksi PPPK.
Dia berharap guru-guru honorer yang selama ini digaji sangat tak nalar bisa lebih baik. Bila mereka menjadi PPPK maka gaji sekitar Rp 4 jutaan sangatlah wajar.
"Terima kasih Mendikbud Nadiem Makarim, Dirjen GTK Syahril dan Presiden Jokowi. Semoga gerakan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi PPPK menjadi kenyataan," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad