jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid heran dengan pemerintah era Joko Widodo (Jokowi) yang berniat menggaji pengangguran melalui program Kartu Prakerja. Dia mempertanyakan sumber anggaran untuk melaksanakan program tersebut.
"Anggaran dari mana? Kalau (memakai APBN) 2019 enggak mungkin," kata Hidayat ditemui di acara malam anugerah Teropong Parlemen Award 2019 di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2019).
BACA JUGA: Masih Andalkan Kartu Sakti, Jokowi Dinilai Tak Paham Konstitusi
Terlebih kata Hidayat, pemerintah dan DPR sudah mengetuk APBN 2019.
Dalam APBN tersebut, tidak dianggarkan program Kartu Prakerja bagi pengangguran.
BACA JUGA: Kritik Kartu Prakerja, BPN: Gaji Guru Saja Utang, Sekarang Mau Biayai Pengangguran
BACA JUGA: Kritik Kartu Prakerja, BPN: Gaji Guru Saja Utang, Sekarang Mau Biayai Pengangguran
"APBN sudah selesai. Sementara rakyat diberikan pemahaman akan diberikan ketika beliau terpilih sebagai Presiden. Karena tidak diberikan sekarang," ungkap dia.
BACA JUGA: Polemik Kartu Prakerja: Kubu Jokowi Tanggapi Bambang soal Pengangguran Digaji
Selain itu, dia mempertanyakan alasan program Kartu Prakerja digulirkan saat ini. Menurut dia, Jokowi telah memimpin Indonesia selama empat tahun tanpa sekali pun membahas program Kartu Prakerja.
"Kenapa enggak dari dahulu diberikan Pak Jokowi. Kan beliau bukan baru mau jadi presiden. Beliau sudah jadi presiden sejak 2014," pungkas dia.(mg10/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer Dibayar Rp 200 Ribu per Bulan, Pengangguran Digaji Berapa? Pakai Daun?
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan