jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum pidana UPH, Jamin Ginting berkomentar terkait proses penegakan hukum kasus Jiwasraya-Asabri.
Jamin mengatakan penyidik harusnya mencermati sumber dana dari Jiwasraya dan Asabri, apakah berasal dari keuangan negara atau berasal dari premi asuransi milik masyarakat.
BACA JUGA: Chat WhatsApp Diumbar oleh Kiki The Potters, Nikita Mirzani Merespons Begini
“Jadi penyidik Kejaksaan harus membaca Pasal 2 huruf h Undang-Undang Keuangan Negara (UUKN) secara proporsional. Yakni berapa persentase yang termasuk kekayaan negara, kekayaan PT Jiwasraya dan berapa persentase dana masyarakat,” kata Jamin, Selasa (13/7).
Menurutnya, kurang pas dan bijak jika Kejaksaan Agung menyimpulkan dengan memukul rata bahwa seluruhnya adalah kekayaan negara.
BACA JUGA: Pakar Hukum Minta OJK Lebih Intens Kawal Kasus Jiwasraya-Asabri
“Mencermati sumber dana kasus ini, tidaklah tepat menggunakan UU Tipikor dan UUKN, dan kurang tepat kasus ini dikategorikan sebagai peristiwa korupsi,” ucap Jamin.
Apabila dianalisis lebih mendalam, Jamin menyebut kasus Jiwasraya-Asabri ini lebih tepat dari awal diproses dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, sehingga terlihat due process of law, yang adil buat semua pihak.
BACA JUGA: INSA Turut Sukseskan Vaksinasi Bagi Pelaut
Dirinya juga mengkritisi keputusan pemidanaan gagal bayar yang dijadikan alasan munculnya kasus pidana korupsi, termasuk penetapan nilai kerugian.
Menurutnya, kasus tersebut problematik karena secara de facto saham-saham tersebut masih dimiliki oleh Jiwasraya, namun memang saat ini sedang mengalami penurunan nilai saham.
“Akibatnya, penyitaan, pemblokiran dan kegagalan memverifikasi aset yang dilakukan Kejagung memberikan dampak sistemik para investor pasar modal dan konsumen bisnis asuransi,” kata Jamin.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy