jpnn.com - BANDUNG – Anggota Komisi I DPR RI Effendi Muara Sakti Simbolon berhasil meraih gelar Doktor bidang Ilmu Hubungan Internasional setelah dinilai mampu mempertahankan disertasinya, di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/11).
Selain meraih gelar akademik Doktor, politikus PDIP ini juga meraih Yudisium Cumlaude, dalam sidang yang berlangsung hampir 120 menit.
BACA JUGA: Kejati Ikut Gubernur Pergi ke Prancis, Ngapain ya?
Effendi Simbolon mempresentasikan disertasinya “Peran Kerja Sama Internasional Indonesia dalam Meningkatkan Kedaulatan Energi” di hadapan Ketua Sidang Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr., Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga selaku Ketua Promotor, Prof. Drs. Yanyan M. Yani, PhD., dan Dr. Arry Bainus, M.A., selaku anggota tim promotor, Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, PhD., Drs. Taufik Hidayat, PhD., dan Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, selaku tim Oponen Ahli, serta Prof. Dr. Drs. H. Nasruloh Nazsir, M.S., selaku representasi Guru Besar.
“Jujur, dari penelitian saya ini, mengoreksi sikap politik saya saat ini. Saya bergabung dengan partai yang mengedepankan kedaulatan energi. Selama ini dalam pemikiran saya, pemikiran pre-judice bahwa pemerintah tidak mau menuju kedaulatan energi. Dengan desertasi ini sebagian besar terkoreksi. Tidak sepenuhnya proses renegosiasi menuju kedaulatan energi itu bukan karena mental in-lander," kata Effendi.
BACA JUGA: Penyaluran KUR Jangan Sekadar Mengejar Target
Effendi menjelaskan kerja sama internasional yang dilakukan Indonesia ternyata dapat meningkatkan kedaulatan energi nasional. Hal ini dilakukan salah satunya untuk menyelesaikan beragam masalah yang diakibatkan oleh permasalahan energi.
“Indonesia sebenarnya dihadapkan pada konsekuensi yang diakibatkan oleh persoalan yang ada mengenai energi, oleh karenanya perlu segera disadari melakukan pilihan yang tepat untuk me-manage segala keterbatasan tersebut," sarannya.
BACA JUGA: Pastikan Tidak Ada Calon Titipan di Pemilihan Ketum Kadin
Dia menambahkan, kerja sama internasional dalam konteks energi harus berpijak pada pentingnya menempatkan Indonesia untuk tetap berdaulat energi. Dengan demikian diharapkan makna kesejahteraan suatu negara dapat terwujud. Salah satu alasan penting dibangunnya kedaulatan energi didasarkan pada kesiapan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi.
Menurutnya, adanya kedaulatan energi didasarkan pada bagaimana Indonesia bisa memenuhi kebutuhan energinya.
Meski demikian, lanjut Effendi, ketersedian minyak bumi dan gas memiliki potensi kelangkaan yang tinggi. Untuk itu ia merekomendasikan upaya kerja sama internasional yang dilakukan bukan hanya pencapaian keuntungan semata, melainkan lebih diharapkan ke arah pengembangan energi baru dan terbarukan.
“Ini sebagai antisipasi dini terhadap terbatasnya cadangan alami sumber energi nasional Indonesia," tambah mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
Selain itu, pria kelahiran 1 Desember 1964 ini juga mendorong pentingnya pengembangan konsep kedaulatan energi eksternal. Konsep tersebut menurutnya akan menciptakan rambu-rambu kedaulatan energi nasional. Rambu ini juga untuk memberikan perlindungan warga negara dari ancaman kelangkaan energi.
“Saya tawarkan konsep kedaulatan energi eksternal, karena pada dasarnya untuk membangun ketahanan energi diperlukan pengelolaan sumber daya energi yang lebih optimal," sarannya.
Ketika ditanya tim penguji mengenai apakah Indonesia perlu melakukan nasionalisasi atas kontrak karya perusahaan-perusahaan asing, Simbolon mengatakan hal itu sulit dilakukan di Indonesia.
“Di Indonesia susah sekali pemimpinnya mendapatkan mandat mutlak dari rakyat, sehingga susah sekali jika akan melakukan nasionalisasi. Kemungkinan terbesar hanya melalui divestasi. Itu cara lain untuk meningkatkan kedaulatan energi," ujar dia.
Dengan demikian, kata Effendi, tidak harus serta merta melalukan nasionalisasi, bisa dengan divestasi sekurang-kurangnya 51 persen saham agar bisa memegang kendali operasi. "Dan divestasi ini tidak harus secara gratis. Itu cara kita membangun kedaulatan energi," ujar Effendi MS Simbolon.
Sidang Doktor dihadiri antara lain Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Mulyono, Ketua Wantimpres Sidharto Danusubroto, Menlu Retno Marsudi, Kepala BIN Sutiyoso, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ketua BURT Roem Kono, anggota komisi VII DPR Airlangga Hartarto, Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Hadi Prasojo, Chairul Tanjung, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wow Terbang Ke Luar Negeri Cukup Bayar Pajak Bandara Aja
Redaktur : Tim Redaksi