jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) dokter Terawan Agus Putranto menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam para anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kenaikan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Purnawirawan TNI berpangkat mayor jenderal (mayjen) itu menegaskan bahwa memang kenaikan ini membuat semuanya menjerit.
BACA JUGA: Atasi Defisit BPJS, Menkes Terawan Gandeng Unicorn
“Untuk kenaikan BPJS, saya juga menyadari bu, rakyat, rumah sakit, pemerintah, semuanya menjerit,” kata Terawan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, BPJS, DJSN, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11).
Dia sepakat pula bahwa memang diperlukan pelayanan yang baik dan tidak semua harus dibebankan kepada negara. Terawan mengatakan mungkin nanti ada teknis khusus untuk mengatasi persoalan tersebut.
BACA JUGA: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Menkes Terawan Jamin Kualitas Layanan Meningkat
“Kami sedang mempertimbangkan membuat terobosan besar, sehingga defisit tidak semakin besar,” ujarnya.
Terawan mengaku siap mendengarkan masukan dari berbagai pihak kepada mereka soal apa yang harus dijalankan dan dilakukan.
BACA JUGA: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Fadli Zon: Kebijakan Publik Yang Buruk
“Kami juga nanti akan mendengarkan selaku operator apa yang dijalankan, dan inginnya apa yang bisa kami lakukan,” ungkapnya.
Terawan juga merespons pertanyaan apa terobosan lain selain menaikkan iuran untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan Rp32 triliun hingga akhir 2019.
Sementara di satu sisi, penumpukan pasien di rumah sakit terus terjadi.
“Kami tidak mungkin memberikan terobosan saat ini yang betul-betul dikehendaki, paling tidak kami nyatakan ada filantropi, unicorn, dan sebagainya. Mungkin bisa sedikit membantu meski tidak bisa total semuanya. Paling tidak mengurangi,” katanya.
Terawan juga menampung aspirasi dari anggota Komisi IX DPR yang menolak kenaikan iuran. Pun demikian dengan audit khusus kepada BPJS Kesehatan.
“Kami ikuti saja, tergantung apa yang diputuskan,” ujar Terawan dengan tenang. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy