jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhimas Yudhistira mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terkait makin besarnya angka utang luar negeri (ULN) Indonesia.
Menurut dia, pemerintah harus terus mengevaluasi pendaan asing tersebut.
BACA JUGA: Waduh! Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh 4 Persen Pada Februari
"Kalau tidak hati-hati kita bisa masuk pada jebakan utang atau debt trap," ujar Bhima kepada JPNN.com, di Jakarta, Jumat (16/4).
Bhima mencermati, saat ini ULN Indonesia berasal dari berbagai kreditur, salah satunya adalah China.
BACA JUGA: Rasio Utang Luar Negeri RI Meningkat, Syarief Pertanyakan Komitmen Kebijakan Pemerintah
ULN yang berasal negara tirai bambu itu naik sebesar 4,5 persen dibandingkan posisi tahun lalu atau lebih tinggi dari rata-rata kenaikan keseluruhan.
"Ini menunjukkan kreditur China makin berpengaruh dalam perekonomian Indonesia. Harus di evaluasi juga apakah pendanaan dari China ini efektif atau punya agenda lain," beber dia.
Dia menjelaskan, kenaikan ULN terutama disumbang dari porsi utang jangka panjang pemerintah yang naik persen menjadi USD 209 miliar.
"Memang ada sisi positif di mana utang jangka pendeknya menurun tapi ada risiko beban utang ditanggung dalam jangka panjang," kata Bhima.
Kondisi ini, lanjut dia, akan mempengaruhi ruang fiskal karena total beban bunga utang cukup tinggi dari tahun ke tahun.
"Sementara tidak sejalan dari rasio pajak yang menurun. Padahal salah satu cara menaikkan kemampuan bayar utang ya lewat kenaikan penerimaan pajak," papar Bhima.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar USD 422,6 miliar atau tumbuh 4 persen (yoy) pada Februari 2021.
Erwin menjelaskan, pertumbuhan ULN bertumbuh seiring upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 sejak 2020. Di samping itu, akselerasi program vaksinasi serta perlindungan sosial pada triwulan I-2021. Peningkatan utang ini, lanjut Erwin, untuk memenuhi target pembiayaan APBN 2021 melalui pendanaan dari dalam dan luar negeri.
"Pemerintah tetap mengutamakan utang tenor menengah-panjang dan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko," beber dia.
Erwin memerinci, pemanfaatan ULN juga untuk mendukung belanja prioritas seperti sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7 persen dari total), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (15,3 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,7 persen).
"Posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari 2021 mencapai USD 209,2 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD 210,8 miliar," kata dia. Sementara itu, Erwin mengatakan ULN swasta tetap didominasi utang jangka panjang dengan pertumbuhan mencapai 3,4 persen, meningkat dibandingkan dengan Januari 2021 sebesar 2,5 persen.
Erwin menyebut, perkembangan ini didorong oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 5,9 persen. Angka itu, sambung dia, lebih tinggi dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,1 persen. "Antara lain karena adanya penerbitan global bond korporasi di sektor pertambangan," ujar Erwin. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia