Soal Koalisi, Bamsoet Sampaikan Pesan Begini kepada Kader Golkar

Senin, 22 Mei 2023 – 12:36 WIB
Ketua MPR RI yang juga Waketum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet (dua dari kiri) saat menghadiri acara sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan halalbihalal kader di DPD II Partai Golkar Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Minggu (21/5). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, KEBUMEN - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet sempat menyinggung soal koalisi saat memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan halalbihalal kader di DPD II Partai Golkar Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Minggu (21/5).

Bamsoet yang sekarang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI itu meminta kepada para kader parpol berlambang pohon beringin itu untuk bersabar terkait dengan pilihan koalisi Golkar di Pemilu 2024.

BACA JUGA: Golkar: Airlangga Kedepankan Koalisi Besar, Rangkul Partai dan Tokoh Politik

"Partai Golkar terus melakukan komunikasi politik dalam rangka membangun koalisi permanen, tidak saja dalam kepentingan capres atau cawapres, namun juga koalisi di parlemen," kata Bamsoet melalui keterangan yang diterima, Senin (22/5).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pembina SOKSI ini juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia yang memiliki tingkat heterogenitas yang sangat tinggi merupakan sebuah keniscayaan untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

BACA JUGA: Ketua MPR Bamsoet Tegaskan Pemicu Polarisasi Tidak Boleh Terjadi Lagi di Pemilu 2024

Menurut Bamsoet, dengan jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa, terdiri dari 1.340 suku yang memiliki 733 bahasa, serta menganut 6 agama serta puluhan aliran kepercayaan adalah fakta sosiologis yang menempatkan bangsa Indonesia pada posisi yang rentan dari ancaman perpecahan.

Dia menegaskan kebhinekaan dalam negara yang kaya akan keberagaman hanya bisa wujudkan dengan komitmen kuat untuk mengelola kemajemukan dengan baik dan benar.
"Kegagalan dalam mengelola kemajemukan akan berpotensi mengakibatkan terjadinya gejolak sosial yang dapat mereduksi semangat persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan radikalisme, dan menumbuhkan konflik horisontal," ujar Bamsoet mengingatkan.

Lebih lanjut Bamsoet menyampaikan dalam kehidupan demokrasi, persatuan tidak seharusnya dimaknai sebagai keseragaman yang bersifat simbolis dan atributif, tetapi pada kesatuan paradigma dan visi kebangsaan.

Gagasan tersebut, kata Bamsoet, mengedepankan konsep wawasan kebangsaan sebagai cara pandang yang bersifat holistik, mampu melihat setiap persoalan dari berbagai sudut pandang, dengan tetap menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai dasar pijakan.

"Kita dapat belajar dari referensi global bahwa pada masanya Uni Soviet dan Yugoslavia adalah representasi negara besar dan maju di kawasan Eropa Timur," kata Bamsoet.

Kegagalan dalam membangun semangat kebersamaan, dan kelalaian dalam merawat soliditas ikatan kebangsaan telah menyebabkan kedua negara besar tersebut terpecah-belah dan tercerai-berai.

Masih kata Bamsoet, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ndonesia saat ini sedang dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang muncul dari faktor internal maupun eksternal.

Mulai dari melemahnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa. kesenjangan sosial-ekonomi di tengah masyarakat, de-moralisasi generasi muda bangsa, potensi konflik horisontal di tengah kontestasi politik, dan ancaman krisis dan hegemoni ekonomi-politik global.

"Tantangan kebangsaan yang paling rawan hari ini adalah, masih adanya kesenjangan sosial- ekonomi di tengah masyarakat," ungkap Bamsoet.

Bamsoet menyebutkan hingga September 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,57 persen. Artinya, masih ada sekitar 26,36 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Sementara itu, pada periode yang sama, angka ketimpangan distribusi pendapatan atau dikenal dengan istilah rasio gini, tercatat sebesar 0,381, atau masih di bawah target yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 sebesar 0,374.

Sebagai data pembanding, World In-equality Report 2022 mencatat bahwa meskipun tingkat kekayaan masyarakat Indonesia meningkat signifikan sejak 1999, namun tingkat ketimpangan kekayaan masih cenderung stagnan.

Rasio kesenjangan pendapatan pada tahun 2021 berada di level 1 banding 19.

Artinya, jumlah penduduk terkaya memiliki pendapatan rata-rata 19 kali lipat lebih tinggi dari jumlah penduduk termiskin.

"Kesenjangan ekonomi ini tidak boleh kita abaikan begitu saja," tegas Bamsoet.

Sebagai informasi, hadir dalam acara tersebut Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen Halimah Nurhayati, pengurus serta kader Partai Golkar Kabupaten Kebumen. (mrk/jpnn)


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler