jpnn.com, LOMBOK BARAT - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta seluruh pihak yang bertikai di Lombok Barat pada malam takbiran lalu tidak mengulanginya kembali.
Dia juga meminta agar warga tidak menggunakan politik identitas dan beragama dalam menghadapi suatu perbedaan pada sebuah masalah.
BACA JUGA: Diah Pitaloka Anggap Aturan Turunan Ini Diperlukan Setelah UU TPKS Disahkan
Hal tersebut diungkapkan Diah Pitaloka saat melakukan Kunjungan Spesifik Komisi (Kunspek) di Lombok Barat, NTB.
"Kami ingin supaya ada aturan atau klausul dalam pemilihan kepala desa untuk tidak menggunakan politik identitas dan rekonsiliasi. Kami di Kementerian Sosial juga memberikan bantuan forum keserasian sosial yang sekarang juga semua prosesnya sudah mulai berjalan," ujar Diah Pitaloka seusai memimpin pertemuan dengan Sekretaris Daerah Lombok Barat, Kapolres Lombok Barat, Pimpinan FKUB Lombok Barat, dan Perwakilan Tokoh Umat Beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, Senin (23/5).
BACA JUGA: Gantikan Adang Sudrajat di DPR, Diah Nurwita Sari Siap Kawal RUU Ketahanan Keluarga
Dia menambahkan kunjungan tersebut sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan program dan anggaran yang bersumber dari APBN, terkait pembangunan kehidupan beragama di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tujuan kunspek itu juga untuk mengetahui implementasi program Moderasi Beragama di Kabupaten Lombok Barat.
BACA JUGA: Diah Pitaloka: RUU TPKS untuk Memperjuangkan Ruang Bagi Perempuan
Selain itu, Dian juga ingin mendapatkan informasi dan penjelasan faktual terkait konflik bernuansa SARA yang terjadi di Lombok Barat.
Dia juga menyerap aspirasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program moderasi beragama dan pembangunan kehidupan keagamaan di NTB.
Salah satu point penting yang juga menjadi landasan atas kunjungan itu ialah adanya kejadian pembakaran rumah warga di malam takbiran yang terjadi di Dusun Ganjar Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang memicu kerusuhan antar umat beragama.
Dalam kesempatan tersebut, Diah meminta seluruh pihak dapat bersama-sama memperbaiki diri.
Dian meminta agar program moderasi beragama bisa segera dikembangkan kepada forum moderasi antar umat beragama.
Mengingat implementasi di lapangan ada di tangan para tokoh-tokoh agama yang di dalam forum-forum tersebut.
"Tokoh-tokoh agama sudah menunggu bahwa program moderasi kerukunan umat beragama ini bisa berjalan di tengah masyrakat, tidak hanya di internal kementerian agama, tetapi juga di tengah masyarakat," tuturnya.
"Forum- dialog seperti inilah yang kita harapkan bisa membangun pertukaran perspektif, bisa membangun silahturahmi, bisa membangun kesatuan. Karena Indonesia berangkat dari persatuan, dan kita juga ingin persatuan itu menjadi modal bagi kita untuk bermuara pada cita-cita nasional kita bersama," ungkapnya.
Sementara, Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis menyarankan, meskipun persoalan di Lombok Barat sudah ditangani, tetapi butuh sikap yang cukup tegas dan dapat merangkul seluruh pihak.
Mengingat persoalan perbedaan pendapat antar umat beragama tidak bisa dianggap kecil apalagi menutup mata pada persoalan ini.
"Hal ini harus kita sikapi karena bagaimanapun kita tidak bisa menutup mata ini, kan, adalah perbedaan pendapat dari dua agama yang berbeda dan saya berharap mudah-mudahan ke depan permasalahan ini tidak akan terjadi lagi," ujarnya.
Turut Hadir dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Nusa Tenggara Barat, My Esti Wijayati, Ina Ammania, Rachmat Hidayat (F-PDIP), Hasan Basri Agus (F-PG), Nur Huda dan Anisah Syakur (F-PKB). (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rieke Diah Pitaloka Dorong Vaksinasi Kepada Pelaku Usaha di Pasar Tradisional dan Ritel-UMKM
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian