Soal Laut China Selatan, Sekjen ASEAN Tolak Disebut Gagal

Brunei Darussalam Ketua 2013

Rabu, 21 November 2012 – 05:05 WIB
PHNOM PENH - KTT ASEAN ke-21 Kamboja yang dirangkai dengan KTT Asia Timur berakhir, kemarin (20/11). Penutupan ditandai dengan penyerahan palu keketuaan ASEAN dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kepada Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. Brunei menjadi ketua ASEAN untuk tahun 2013.

Sultan Brunei mengatakan, posisi ketua ASEAN tersebut menjadi yang pertama bagi Brunei. Dia mengapresiasi keketuaan Kamboja pada tahun 2012 dan akan melanjutkan apa yang menjadi kesepakatan forum, termasuk pembahasan menuju ASEAN Community 2015.

"ASEAN terus berkembang dan menghadapi permasalahan yang kompleks. Namun kita harus tetap menjaga untuk menuju ASEAN Community," katanya.

Menurutnya, saat ini negara-negara dihadapkan pada tantangan dan peluang globalisasi. Ada aspek positif dan negatif yang perlu diperhatikan. "Tapi di atas itu semua, kita akan bekerja dan memohon pada Tuhan untuk ASEAN sebagai sebuah komunitas," katanya. Tahun depan, KTT ASEAN akan mengangkat tema Our People, Our Future Together.

Sementara itu, meski tarik ulur kepentingan masih terjadi sehingga belum mencapai kesepakatan terhadap sengketa Laut China Selatan, namun Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan menolak jika pembahasan gagal. Dia mengatakan, ada prioritas pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan para leaders ASEAN. "Saya concern pada Konsensus bahwa kami tidak akan memburu isu yang akan mempengaruhi konstruksi atau hal positif lain," kata Surin di Media Center, kompleks Peace Palace.

Menurutnya, KTT melihat masih banyak potensi yang bisa dimanfaatkan di waktu mendatang. "Di sini kami mengejar kerangka kerja sama, koordinasi, dan kami punya agenda yag lebih besar," sambung Surin.

Dia mengakui ada usulan dari Kamboja agar tidak menginternasionalisasi persoalan tersebut, sementara hal itu bertolak belakang dari keinginan Filipina. Namun menurut Surin, forum memiliki konsensus tidak ada negara anggota yang memaksakan kepentingannya sendiri. "Kami ingin konsentrasi dalam kerjasama, koordinasi, dan integrasi," kata pria asal Thailand itu.

Senada, Menlu Marty Natalegawa mengatakan, meski belum bisa melahirkan tata perilaku (code of conduct/ COC) terkait Laut China Selatan, namun pembahasannya tetap positif. "Positif dalam arti mengarah pada dukungan upaya ASEAN dan Tiongkok untuk melaksanakan DOC (Declaration of Conduct). Bagian utama dari pelaksanaan DOC adalah dicapainya secepat mungkin apa yang dinamakan COC," katanya sebelum mengikuti pertemuan bilateral RI " Myanmar di Peace Palace.

Dia mengakui COC masih dalam proses dan belum bisa tercapai dalam KTT ASEAN ke-21 Kamboja. Namun dia menggarisbawahi, tahun 2011 ada kesepakatan yang disebut guidelines yang perundingannya berlangsung selama hampir sepuluh tahun. "Sekarang Indonesia tidak ingin menunggu delapan hingga sepuluh tahun lagi sebelum ada suatu COC," terang Marty.

Mantan dubes RI untuk PBB itu mengungkapkan, Indonesia sudah memberikan usulan yang disebut dengan zero draft terkait COC. September lalu, draft tersebut sudah disampaikan dalam sidang PBB di New York. "Inilah sekarang yang menjadi rujukan negara-negara ASEAN sebagai bahan awal untuk menyusun COC ini," kata Marty.

Dia mengatakan, penyelesaian sengketa itu juga mendapat dukungan dari Presiden AS Barack Obama. Menurut Obama, wajar jika masing-masing negara memiliki kepedulian terhadap Laut China Selatan karena merupakan alur perdagangan dunia.

"Jadi masalah freedom of navigation, maritim security sangat penting. Namun setelah mukadikah spt itu, beliau tetap menegaskan penanganannya melalui ASEAN - Tiongkok, pelaksanaan dari DOC," terang Marty. (fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Suriah Dukung Perjuangan Palestina

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler