jpnn.com, JAKARTA - Forum Pemuda Pemantau Sosial (FP2S) Kabupaten Bombana mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat mendalami LHKPN Penjabat (Pj) Bupati Bombana Burhanuddin.
Dukungan itu disampaikan Koordinator FP2S Bombana Achmad Rizal merespons tanggapan Jubir kPK Ali Fikri yang menyebut lembaganya bakal mendalami kekayaan Pj Bupati Bombana Burhanuddin setelah istri yang bersangkutan, Fatmawati Kasim Marewa, memamerkan harta atau flexing di media sosial.
BACA JUGA: KPK Dalami Kekayaan Pj Bupati Bombana yang Istrinya Pamer Harta
"Kami sangat mendukung dan mendorong agar KPK dapat lebih cepat melakukan ?pemeriksana?a??n terhadap LHKPN Pj Bupati Bombana yang diduga tidak wajar," ujar Rizal melalui keterangan tertulis diterima JPNN.com di Jakarta, Jumat (31/3).
BACA JUGA: Gaya Hidup Hedonis Pj Bupati Bombana dan Istri pun Jadi Sorotan, Hmmm
Menurut Rizal lembaga antirasuah itu mesti menelusuri harta kekayaan Burhanuddin agar publik mendapatkan informasi yang valid tentang LHKPN yang bersangkutan.
"Sehingga LHKPN-nya menjadi lebih jelas dan terbuka tanpa ada yang ditutupi," ujar pengurus Alumni FH UMI Makassar itu.
BACA JUGA: Data Ini yang Membuat Posisi Sri Mulyani Makin Sulit
Dia mengatakan pendalaman terhadap LHKPN Pj Bupati Bombana itu penting dilakukan, agar maraknya TPPU di kalangan pejabat yang saat ini mencuat dapat terungkap.
"Kami juga meminta KPK yang diberi kewenangan yang cukup luas oleh undang-undang agar mengefektifkan pencegahan dugaan tindak pidana korupsi," ucap Rizal.
Sebelumnya Jubir KPK Ali Fikri menyatakan Direktorat LHKPN akan m?elakukan klarifikasi LHKPN setiap penyelenggara negara yang mencurigakan.
Pemeriksaan ini dilakukan tanpa harus menunggu viral. Namun, kata Ali, terkait Pj Bupati Bombana, KPK akan memastikan informasinya terlebih dahulu.
"Itu pasti kami pastikan dulu informasinya, kalau kemudian masalah pemeriksaan klarifikasi tanpa harus viral pun KPK akan lakukan," kata Ali, Rabu (29/3).
Pria berlatar belakang jaksa itu menyebut Direktorat LHKPN memiliki fungsi untuk melakukan pemeriksaan.
KPK juga mengingatkan para penyelenggara negara untuk segera mengisi dan menyerahkan LHKPN secara jujur dan benar sebelum 31 Maret 2023.
"Kami minta wajib lapor LHKPN mengisi melalui seluler LHKPN karena itu mudah sekali. Dibutuhkan adalah kemauan dan kejujuran dalam mengisi dalam form yang sudah disediakan KPK," ucapnya.
Flexing Pj Bupati Bombana sebelumnya menjadi sorotan, seperti dugaan pelesiran ke Amerika Serikat bareng istri, saat baru menjabat selama lima bulan.
Lalu, Burhanuddin juga terekam mengendarai moge, hingga istrinya pamer tas dan sepatu bermerek yang diduga berharga puluhan juta.
Berdasarkan laman LHKPN KPK, Burhanuddin memiliki harta kekayaan sekitar Rp 1.298.021.617.
Hal itu berdasarkan LHKPN yang disampaikan Burhanuddin terakhir kali ke KPK pada 22 Maret 2022 untuk laporan periodik 2021.
Saat itu, Burhanuddin menyampaikan LHKPN dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pemprov Sultra.??
Dalam LHKPN, Burhanudin tercatat memiliki koleksi kendaraan berupa Toyota Jeep Tahun 1997 dan Ford Ranger XLT Double Cabin keluaran 2008 senilai Rp 160 juta. (Fat/JPNN.com)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wahai Teman-Teman Rafael Alun, Dengar Pernyataan KPK Ini, Siap-Siap Saja
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam