jpnn.com - PALANGKA RAYA - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk moratorium atau penghentian pembukaan lahan, khususnya kelapa sawit dan pertambangan.
Manajer Advokasi dan pengampanye WALHI Kalteng Aryo Nugroho mengatakan, pihaknya mendukung adanya moratorium rencana tersebut. Tapi, harus belajar dari moratorium pada 2011-2013.
BACA JUGA: Pemprov Kaltim Butuh Rp 3,9 Triliun
Yaitu sama sekali tidak memberikan ruang pembukaan lahan kelapa sawit dan batubara di lokasi lahan gambut maupun hutan lindung.
“Namun moratoriumnya tidak tepat sasaran, karena tetap saja terjadi pembukaan lahan. Apalagi hanya Intruksi Presiden (Inpres) tidak ada sanksi tegas,” ujar Aryo, Sabtu (16/4) kemarin.
BACA JUGA: Soal 42 Warga Tiongkok dan Taiwan, Tunggu Laporan Interpol
Kawasan yang dilarang, sambung Aryo, memang sudah secara aturan tidak boleh (lahan gambut dan hutan lindung). Jadi, moratorium yang baru tidak akan efektif kalau hanya berbicara masalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
“Dituntut penegakan hukum bagaimana moratorium tahun 2010-2011 bahkan ada Peraturan Presiden (PP) nomor 162. Tanpa ada penindakan tegas, maka persoalan pemasukan negara tidak tercapai dan moratorium ini tentu tidak menarik,” ujarnya. (alh/jos/jpnn)
BACA JUGA: Pejabat Pemprov Dapat Jatah Baru, Puluhan Mobdin Dilelang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kronologis Pembajakan TB Henry oleh Abu Sayyaf
Redaktur : Tim Redaksi