jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa mempertanyakan keinginan Komisi IX DPR membentuk panitia khusus (pansus) guna mengusut beredarnya vaksin palsu.
"Pansus itu untuk apa? Pertanyaannya, apakah pelakunya itu warga sipil biasa, atau memang ada kesalahan kebijakan pemerintahan. Kalau memang ada kesalahan kebijakan pemerintahan, DPR sebagai lembaga pengawas harus membuat Pansus," kata Desmond, kepada wartawan, Rabu (13/7).
BACA JUGA: Wah..Sekelas Panitera Punya Rumah Sakit dan Waterpark?
Tapi kalau pemerintah ini tidak ada kesalahan, kesengajaan, atau pembiaran, menurut dia percuma saja DPR membuat pansus. "Buang-buang waktu," tegasnya.
Bahwa diduga peredaran vaksin palsu sudah 13 tahun, menurut Desmond juga kesalahan pemerintahan yang terdahulu.
BACA JUGA: Oknum Paspampres yang Beli Senjata Ilegal itu Nasibnya Kini..
"Ini kan kita bicara ada proses pembiaran di era Presiden SBY juga. Atau memang ini persoalan pemerintah dan DPR (zaman itu) yang tak peka. Kalau pemerintahan sekarang, usianya kan baru dua tahun," tegas Desmond.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, peristiwa beredarnya vaksin palsu bukan sekadar dosa pemerintah.
BACA JUGA: Indonesia Terlalu Lunak, Abu Sayyaf Jadi Tuman
"Ini juga persoalan anggota DPR seperti saya yang tidak peka. Inilah DPR sebagai pembuat undang-undang dan pengawas pemerintahan tapi abai membentuk undang-undang yang memberikan sanksi berat bagi pengedar vaksin palsu sehingga akan jadi pidana biasa," jelasnya.
Karena itu, Desmond menegaskan bahwa masalah vaksin palsu tidak terlalu urgen.
"Saya pikir cukup panitia kerja (Panja) sajalah di Komisi IX. Kalau Pansus terlalu serem, tapi hasil akhirnya percuma juga kan," ujarnya.
Mirip dengan kasus Pelindo II nantinya, kata Desmond, dibentuk Pansus. "Tapi maaf saja, kerja Panja lebih baik dari Pansus seperti Panja penegakan hukum di Komisi III.
Jadi kata Desmond, jangan dilihat Pansus itu hebat. Orang yang memimpin tahu enggak tujuannya Pansus itu apa?
"Kasus Pelindo II saja enggak mengerti dengan substansi masalah. Bisanya cuma menarget kepentingan-kepentingan partainya saja. Bukan bicara tentang kepentingan bangsa ini. Jadi jangan Pansus-Pansus, apaan ini, Pansus kok dijual murah," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN dan Golkar Bisa Ambil Posisi Menteri dari Non-Parpol
Redaktur : Tim Redaksi