jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut pemecatan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status sebagai ASN ialah masalah besar dan serius.
Sebab, Din menilai pemecatan itu dilakukan sistematis, terstruktur, dan massif.
BACA JUGA: Junimart Tegaskan TWK Calon ASN KPK Sudah Sesuai UU
"Maka, masalah ini harus diselesaikan secara bersungguh-sungguh dengan tindakan nyata," kata pria kelahiran Nusa Tenggara Barat itu melalui layanan pesannya, Selasa (1/6).
Menurut Din, butir-butir pertanyaan dalam TWK itu sangat absurd, tendensius, dan invalid. Dari situ, hasilnya pun harus dinyatakan cacat, invalid, dan absurd.
BACA JUGA: Lihat, Pegawai KPK Dilantik Menjadi ASN, Tidak Semua Dihadirkan
"Orang-orang yang bertanggung jawab di baliknya harus dimintai pertanggung jawaban baik secara hukum maupun moral," tutur dia.
Din menyoroti pertanyaan yang berdimensi keagamaan seperti pilihan antara Al-Qur'an dan Pancasila. Pertanyaan itu merupakan perbuatan melanggar SARA karena mempertentangkan Islam dengan Pancasila.
BACA JUGA: Jelang Pelantikan Pegawai KPK, TNI-Polri Jaga Ketat Areal Kantor
"Kemudian (pertanyaan itu, red) mendeskreditkan umat Islam dan berdampak mengkriminalisasi pegawai KPK yang beragama Islam, serta berpotensi mempertentangkan antara umat beragama," ujar eks Ketua Umum MUI itu.
Dia mengatakan pemecatan dan penyingkiran para pegawai KPK jelas melemahkan instansi yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan.
Apa lagi, kata dia, KPK masih menyisakan kasus-kasus besar yang nyaris jadi bengkalai.
"Jika praktik ini dibiarkan, jelas menunjukkan bahwa pemerintah dan penyelenggara negara lain tidak konsekuen, konsisten, dan berkomitmen sejati dalam memberantas korupsi sebagai amanat reformasi, dan yang selalu dijanjikan dalam setiap Pemilu," tutur Din.
Dia pun mengajak rakyat yang peduli dengan upaya pemberantasan rasuah mendesak dilakukannya reformasi KPK.
"Maka untuk itu Presiden Joko Widodo perlu turun tangan untuk mengatasi masalah, tidak membiarkan masalah berlarut-larut. Sebab, akan menciptakan kegaduhan politik dan suasana karut marut," beber Din. (ast/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan