jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi meminta semua pihak tak banyak berspekulasi soal Pemilu Legislatif menggunakan proporsional tertutup atau terbuka.
"Perludem mengatakan bahwa akan berpotensi terjadi jual beli nomor urut di internal partai. Tentu saja ini pemikiran yang miskin literasi," kata Teddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/2).
BACA JUGA: Fahri Hamzah Sebut Akuntabilitas Politik Rusak Jika Sistem Proporsional Tertutup Diterapkan
Menurutnya, pada sistem pemilu proporsional terbuka pun atau coblos calon legislatif pun berpotensi jual beli nomor urut oleh oknum di partai.
Teddy menilai urusan metode pemilu legislatif mau menggunakan sistem coblos partai atau caleg adalah pembahasan mengenai legal.
BACA JUGA: Tolak Proporsional Tertutup, Fahri Hamzah: Aurat Demokrasi Harus Dijaga
"Dalam UU dasar 45 Pasal 22 E ayat 3 menyatakan bahwa Peserta Pemilu Legislatif adalah partai politik, artinya mau coblos partai atau caleg sah-sah saja," ujar Jubir Partai Garuda itu.
Dia menyebutkan caleg itu wajib menjadi anggota partai politik sehingga keberadaannya mewakili dalam surat suara.
Jadi, lanjut Teddy, yang dibahas itu mana yang lebih baik digunakan, bukan soal money politik, karena mau gunakan metode manapun baik terbuka atau tertutup, potensi money politik tetap akan ada.
"Saat ini tinggal menunggu putusan MK, jika dikabulkan Pemilu Legislatif menggunakan metode coblos partai maka wajib dipatuhi, jika tidak dikabulkan, maka gunakan metode saat ini, yaitu coblos caleg," pungkas Teddy.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menolak wacana sistem proporsional tertutup diterapkan dalam Pemilu 2024.
Peneliti Perludem Fadil Ramadhanil mengatakan jika sistem tersebut diterapkan akan mengganggu sistem penyelenggaraan pemilu.
"Ada banyak aspek yang perlu disesuaikan, selain itu akan mengganggu sekali terhadap bangunan sistem penyelenggaraan pemilu," ucap Fadil. (mcr10/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul