"Sejauh yang saya tahu enggak ada aturan tata cara penyadapan di KUHAP itu. Saya juga bingung kok ada pernyataan itu. Saya coba buka dari lembar ke lembar, tidak ada tata cara penyadapan di sana. Memang tidak di atur di KUHAP. Tanpa bermaksud menggurui, nanti yang menyatakan KPK melanggar KUHAP, tolong disampaikan buka lagi KUHAP itu," ujar Johan dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (23/11).
Pernyataan Johan ini berkaitan dengan pertemuan tertutup Komisi III dengan sejumlah eks penyidik KPK yang mengungkapkan bahwa prosedur penyadapan yang dilakukan lembaga antikorupsi itu tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurut Johan, penyadapan hanya diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 tahun 2002. Kewennagan KPK melakukan penyadapan itu, ada di UU no 30 thn 2002. KPK dalam undang-undang itu memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penyadapan yang dilakukan KPK, kata dia, disebut Lawfull Interception. Hasil penyadapan bisa dibawa ke pengadilan. Hasil penyadapannya pun selalu diaudit tiap tahun oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.
"Tolong ditanya lagi pada yang mengeluarkan statement KPK melanggar KUHAP, atau tidak sesuai dengan KUHAP. Pasal berapa itu, coba ditanya lagi yang bersangkutan. Kita sendiri juga tidak tahu, apa saja yang dibahas dalam rapat itu. Coba tanya penegak hukum lain, ada tidak yang penyadapannya di audit," pungkas Johan.
Curhatan eks penyidik ini sendiri diungkapkan anggota Komisi III, Fraksi Golkar, Nurdiman Munir. Menurut Nurdiman, penyidik juga mengungkapkan bahwa penyadapan selalu dilakukan sebelum keluar surat perintah penyidikan. Namun, semua itu telah dibantah KPK. Johan menegaskan, KPK tak asal-asalan dalam melakukan penyadapan. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... FPI Ajak Polisi Jihad ke Gaza
Redaktur : Tim Redaksi