JAKARTA - Meski menjanjikan berbagai perubahan, penyerapan anggaran pemerintahan Gubernur Joko Widodo ternyata tidak berbeda dari pendahulunya Fauzi Bowo. Sampai bulan Juni 2013, total APBD yang terserap baru Rp 12 triliun atau 26 persen dari total Rp 49 triliun yang dianggarkan.
"Secara umum itu tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun lalu," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/7).
Endang menjelaskan, pada akhir semester I tahun anggaran 2012 penyerapan anggaran mencapai Rp10 triliun atau sekitar 28% dari jumlah APBD kala itu. Dengan kata lain, penyerapan anggaran tahun ini secara nominal lebih tinggi dibanding tahun lalu. Namun, secara persentase lebih rendah
Endang berkilah hal ini disebabkan terlambatnya pengesahan APBD 2013. APBD 2013 baru disahkan DPRD DKI pada akhir Januari lalu.
Selain itu adanya peraturan baru terkait pembebasan lahan yang harus melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga dijadikan alasan.
"Jadi banyak program-program kegiatan yang sudah dianggarkan tidak bisa dilaksanakan. Karena belum melakukan perencanaan, sehingga baru bisa tahun depan dilaksanakan," tandasnya.
Sekedar diketahui, APBD DKI tahun anggaran 2012 atau tahun terakhir pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo sebesar Rp 41,3 triliun. Di akhir tahun anggaran, sekitar Rp 9 triliun gagal terserap. (dil/jpnn)
"Secara umum itu tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun lalu," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/7).
Endang menjelaskan, pada akhir semester I tahun anggaran 2012 penyerapan anggaran mencapai Rp10 triliun atau sekitar 28% dari jumlah APBD kala itu. Dengan kata lain, penyerapan anggaran tahun ini secara nominal lebih tinggi dibanding tahun lalu. Namun, secara persentase lebih rendah
Endang berkilah hal ini disebabkan terlambatnya pengesahan APBD 2013. APBD 2013 baru disahkan DPRD DKI pada akhir Januari lalu.
Selain itu adanya peraturan baru terkait pembebasan lahan yang harus melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga dijadikan alasan.
"Jadi banyak program-program kegiatan yang sudah dianggarkan tidak bisa dilaksanakan. Karena belum melakukan perencanaan, sehingga baru bisa tahun depan dilaksanakan," tandasnya.
Sekedar diketahui, APBD DKI tahun anggaran 2012 atau tahun terakhir pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo sebesar Rp 41,3 triliun. Di akhir tahun anggaran, sekitar Rp 9 triliun gagal terserap. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemprov DKI Kesulitan Distribusi Beras Murah
Redaktur : Tim Redaksi