JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag) berbeda pendapat terkait peraturan daerah (perda) miras. Jika MUI mendukung perda miras yang diterapkan di sembilan kabupaten atau kota, Kemenag justru tidak sependapat perda tersebut diterapkan karena bertentangan dengan aturan lebih tinggi.
’’Namun, pelarangan perda miras tak berarti mengisyaratkan diperbolehkannya miras itu beredar. Namanya miras hukumnya jelas haram,’’ kata Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta, Rabu (18/1).
Hanya saja, pria yang biasa disapa SDA itu menegaskan, perda miras itu harus mengikuti aturan lebih tinggi. Tujuannya, terbitnya aturan daerah memiliki sinkronisasi dengan aturan lebih tinggi, sekaligus menciptakan kepastian hukum yang baik di semua daerah. ’’Jangan terjebak pada perlu atau tidaknya perda miras. Semua juga tahu kalau minuman keras itu dilarang,’’ papar bapak empat anak ini.
SDA menyebutkan, penyelesaian masalah miras lebih baik diserahkan pada lingkup nilai dan norma agama. Karena memang larangan miras lebih tegas berada pada lingkup nilai agama. Ini sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menghindari miras.
Menurut SDA, pengembangan dan penanaman nilai-nilai moral yang diajarkan agama untuk tidak mengonsumsi miras lebih efektif. Peraturan yang ada lebih pantas diarahkan pada pembatasan, seperti aturan yang sudah ada.
Sementara itu, Ketua DPP MUI Ma’ruf Amin menegaskan, peraturan yang melarang peredaran miras itu sudah tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Misalkan perda yang melarang peredaran miras seharusnya didukung pemerintah. ’’Perda miras itu sesuai harapan masyarakat. Pembentukannya pun sangat baik prosedurnya, tidak ada perlawanan. Jadi sudah pantas dibenarkan,’’ ujar Ma’aruf Amin di Gedung MUI, Jakarta, Rabu (18/1).
Menurutnya, perda-perda antimiras telah membawa kondisi masyarakat semakin baik dan kondusif di daerah. Perda itu diberlakukan dan secara faktual telah memberi manfaat besar bagi terwujudnya ketertiban, ketenangan dan keamanan di lingkungan masyarakat.
Ditambahkan Ma’ruf, tidak selayaknya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan klarifikasi terhadap perda-perda antimiras. Perda tersebut sepantasnya diakomodasi pemerintah pusat. Dengan menerima sebagai bagian dari peraturan yang sah.
Lebih lanjut, Ma’ruf menegaskan jika perlu Kemendagri mengupayakan ketentuan mengenai pelarangan miras ditingkatkan menjadi undang-undang, agar memberi manfaat lebih luas kepada seluruh masyarakat tanah air. ’’MUI dan ormas-ormas mengusulkan segera dibentuk UU Antimiras,’’ tegas dia.
Selain itu, Ketua MUI mengimbau pemerintah daerah tak berkecil hati. Kebijakan yang melarang peredaran miras tetap perlu dijalankan. Kendati dengan pola-pola yang lebih menyesuaikan. (rko)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Neneng Buron di Luar Negeri, Nazar Tetap Bisa Menghubungi
Redaktur : Tim Redaksi