jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak antikritik.
Itu terbukti saat pemerintah mencabut Perpres No 10 Tahun 2021.
BACA JUGA: Penjual Kue Diamankan Densus, Mahfud Beri Kesaksian Begini
Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun di Twitter resmi miliknya, @mohmahfudmd pada Rabu (3/3).
"Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu maka pemerintah mencabutnya," tulis Mahfud.
BACA JUGA: Warga Melihat Sejumlah Napi Rutan Kabur, Terpincang-pincang
Mantan Ketua MK ini juga menyebutkan pemerintah akan mendengarkan kritikan dan saran yang disampaikan dengan rasional sebagai suara dari rakyat.
Ia juga mengklaim pemerintah akan mengakomodir kritik dan saran tersebut.
"Jadi Pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan saran. Asal rasional sebagai suara rakyat maka Pemerintah akomodatif terhadap kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan," jelasnya.
Mahfud MD juga menjelaskan sejak awal proses vaksinasi, pemerintah sudah mendengar kritikan dan saran dari masyarakat yang meminta vaksin Covid-19 gratis.
"Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin untuk semua. Ada kritik lagi, harusnya perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan," kata Mahfud. (mcr8/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra